BALIKPAPAN, Swarakaltim.com – Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan melakukan pengerukan dikawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal.Hal ini dilakukan, guna mengantisipas potensi banjir di kawasan rawan genangan sekitar aliran DAS Ampal. Dalam pengerjaan dilaksanakan secara swakelola dengan dukungan personel TNI dari Kodim 0905/Balikpapan.
Menurut Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan, Jen Supriyanto, pengerukan dilakukan secara mandiri karena anggaran dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV belum mencukupi untuk pembangunan fisik bendali secara menyeluruh.
“Pengerukan ini mendesak agar air hujan bisa tertampung sementara. Target kami tahap awal rampung dalam beberapa bulan,” ujarnya, Jumat (9/5/2025).
Lanjut Jen, pengerukan ini merupakan bagian dari strategi jangka menengah pengendalian banjir di DAS Ampal salah satu titik kritis banjir di Balikpapan. Kehadiran personel TNI, lanjutnya, sangat membantu dalam mempercepat proses pengerjaan dan mengatasi tantangan teknis di lapangan, mulai dari akses berat hingga pemindahan material.
Dari total kebutuhan lahan seluas 10 hektare untuk pembangunan bendali, Pemkot Balikpapan telah berhasil membebaskan 9,4 hektare. Sisanya, sekitar 0,6 hektare, masih terkendala oleh persoalan tumpang tindih kepemilikan dan proses negosiasi harga. Sebagian dana ganti rugi pun telah dititipkan melalui pengadilan dalam bentuk konsinyasi.
Adapun lahan proyek ini tersebar di dua wilayah: Kelurahan Gunung Samarinda (sekitar 3 hektare) dan Gunung Samarinda Baru (sekitar 7 hektare). Total anggaran pembebasan lahan yang telah digelontorkan mencapai Rp43,5 miliar, dengan rincian Rp22 miliar direalisasikan pada tahun 2023 dan sisanya Rp21,5 miliar pada tahun 2024.
Jen menegaskan, Pemkot Balikpapan memiliki tiga strategi utama dalam penanganan banjir. Yakni pelebaran saluran drainase, pembangunan bendali, dan penambahan rumah pompa. Namun, dari ketiganya, pembangunan bendali dinilai paling realistis saat ini.
“Pelebaran saluran itu ideal, tapi biayanya sangat besar. Berdasarkan studi tahun 2020, kebutuhan dananya bisa mencapai Rp1,6 triliun. Jelas tidak memungkinkan untuk dikerjakan dalam waktu dekat,” ungkapnya.
Jen menambahkan, untuk pembangunan bendali dianggap lebih efisien karena lokasinya berada di hulu dan tidak terlalu padat penduduk. Selain itu, pembebasan lahan bisa dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah. Untuk itu, diharapkan seluruh lahan tuntas dibebaskan.
BWS Kalimantan IV bisa segera memulai pembangunan fisik Bendali Ampal Hulu pada tahun mendatang. Proyek ini digadang-gadang sebagai salah satu solusi jangka panjang. Dalam pengendalian banjir secara terencana dan berkelanjutan di Kota Balikpapan. (*/pr)
