TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Rudi P Mangunsong, meminta agar setiap program pembangunan yang dirancang oleh Pemerintah daerah (Pemda) tetap memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar.
Menurutnya, pengembangan kebijakan harus disertai dengan kajian dampak sosialnya agar tidak menimbulkan persoalan baru. Hal ini penting, terutama dalam konteks upaya meningkatkan pelayanan publik tanpa mematikan sektor usaha yang sudah berjalan.
Rudi menyoroti wacana pembangunan transportasi oleh pemerintah yang berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha taksi antar kecamatan yang sudah lebih dulu eksis. Ia menegaskan bahwa semua kebijakan harus dirancang untuk saling melengkapi, bukan saling meniadakan.
“Kalau sudah ada masyarakat yang menggantungkan hidup dari usaha tertentu, Pemda harus hadir dengan kebijakan yang adil, bukan malah mematikan,” ucapnya dalam perbincangan di ruang rapat utama kantor DPRD, Jl Gatot Subroto, Kecamatan Tanjung Redeb, Rabu (14/5/2025).
Lebih lanjut, ia menilai bahwa pemerintah harus membuka ruang komunikasi dengan para pelaku usaha lokal sebelum meluncurkan kebijakan besar. Evaluasi menyeluruh dan partisipasi masyarakat disebut sebagai kunci agar program berjalan optimal dan minim resistensi.
“Jangan sampai niat baik justru berakhir merugikan kelompok masyarakat yang rentan,” kata Rudi.
Masih menurut Tokoh Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu, juga mengingatkan bahwa kesuksesan pembangunan tidak hanya dilihat dari pembangunan fisik atau fasilitas, melainkan dari dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat luas. Dengan begitu, Pemda dinilai bisa menjalankan amanat pembangunan yang merata dan berkeadilan.
“Kita harus pastikan bahwa semua pembangunan berdampak baik, bukan hanya bagus di atas kertas,” tambahnya.
Menurutnya lagi, semangat pembangunan harus tetap selaras dengan perlindungan terhadap masyarakat kecil dan UMKM. Rudi berharap, ke depan setiap kebijakan bisa didasarkan pada data dan kajian yang kuat agar pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Semua ini harus dimulai dari kemauan politik yang berpihak kepada rakyat kecil,” imbuhnya. (Adv/Nht/*)
