SAMARINDA, Swarakaltim.com – Dukungan tujuh fraksi DPRD Kalimantan Timur terhadap tuntutan mahasiswa untuk menggunakan hak angket mendapat respons dari Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Ia menegaskan pemerintah provinsi siap menghadapi setiap mekanisme pengawasan yang ditempuh legislatif sesuai ketentuan yang berlaku.
Rudy menyebut, hak angket merupakan bagian dari instrumen resmi DPRD dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah daerah. Karena itu, ia menilai langkah tersebut sah dan menjadi bagian dari dinamika demokrasi.
“Kalau itu menjadi keputusan DPRD, tentu kami siap mengikuti. Itu memang hak mereka dalam fungsi pengawasan,” ujarnya, Kamis malam (23/4/2026).
Ia menjelaskan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Melalui fungsi pengawasan itulah lahir hak angket, interpelasi, serta hak menyatakan pendapat.
Menurut Rudy, hubungan antara eksekutif dan legislatif tidak bersifat sepihak, melainkan saling mengontrol dalam kerangka checks and balances.
“Ini bagian dari sistem demokrasi kita. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa pengawasan dari legislatif,” tegasnya.
Ia juga memastikan, apabila proses hak angket benar-benar bergulir, pemerintah provinsi akan membuka seluruh data yang dibutuhkan untuk mendukung proses tersebut.
“Kami siap memaparkan semuanya sesuai aturan. Setiap kebijakan tentu ada datanya dan itu bisa dibuka dalam forum resmi,” jelasnya.
Rudy menambahkan, pembahasan kebijakan publik, termasuk APBD, selama ini juga selalu melibatkan DPRD sebagai mitra sejajar pemerintah. Karena itu, setiap keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan bersama.
“APBD tidak mungkin disahkan tanpa persetujuan DPRD. Jadi semua berjalan dalam mekanisme bersama,” katanya.
Ia pun menekankan bahwa penggunaan hak angket harus tetap mengikuti prosedur yang telah diatur agar menghasilkan keputusan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang penting semua berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang ada,” tambahnya.
Dengan menguatnya dukungan politik di DPRD, Rudy memastikan pemerintah provinsi akan bersikap kooperatif dan menghormati seluruh proses yang berjalan di lembaga legislatif.
“Kami menghormati prosesnya dan siap mengikuti setiap tahapannya,” pungkasnya.(DHV)
