SAMARINDA, Swarakaltim.com – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, akhirnya angkat bicara terkait keputusannya tidak menemui langsung massa aksi demonstrasi pada 21 April 2026. Ia menegaskan, keputusan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap aspirasi, melainkan didasari pertimbangan keamanan dan efektivitas dialog.
Rudy menjelaskan, sejak awal informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa fokus utama massa aksi adalah menyampaikan tuntutan kepada DPRD Kaltim. Bahkan, menurutnya, skenario awal aksi tidak mencantumkan agenda pertemuan dengan pihak pemerintah provinsi.
“Sejak H-1, tujuan utama teman-teman adalah ke DPRD. Tidak pernah ada penyampaian resmi bahwa akan bertemu di kantor gubernur,” ujarnya saat melakukan konferensi pers di Hall Hotel Atlet Sempaja, Kamis malam (23/4/2026).
Ia menambahkan, pihaknya sebenarnya telah membuka ruang komunikasi dengan menawarkan dialog. Namun, pertemuan tersebut diusulkan dilakukan dalam format terbatas, bukan di tengah kerumunan massa.
“Saya siap berdialog, tapi bukan di tengah massa. Pertimbangannya jelas, pertama soal keamanan, kedua terkait protokoler,” tegasnya.
Menurut Rudy, dialog dalam suasana yang lebih kondusif akan menghasilkan solusi yang lebih konstruktif. Ia menilai pembahasan kebijakan tidak bisa dilakukan secara spontan tanpa didukung data yang lengkap.
“Kita tidak bisa memutuskan sesuatu di tempat. Semua harus berbasis data, tidak bisa sekadar berbicara tanpa dasar,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa tawaran dialog telah disampaikan, termasuk membuka akses komunikasi di kantor gubernur maupun rumah jabatan selama 24 jam. Namun, tawaran tersebut tidak direspons oleh perwakilan massa karena waktu yang sudah menjelang malam.
“Waktu itu sudah sekitar pukul 17.45 Wita. Teman-teman memilih membubarkan diri,” katanya.
Rudy turut menyinggung adanya insiden yang terjadi setelah massa mulai membubarkan diri. Ia menyebut terdapat aksi pelemparan botol hingga benda keras ke arah aparat keamanan.
“Situasi di lapangan sudah tidak kondusif. Ada lemparan botol, bahkan batu. Kalau saya berada di tengah situasi seperti itu, tentu sangat berisiko,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut semakin memperkuat alasan mengapa dialog di tengah massa bukan pilihan yang tepat. Menurutnya, suasana aksi yang memanas justru berpotensi menghambat tercapainya solusi.
“Temperatur di lapangan itu panas. Dialog dalam kondisi seperti itu tidak akan efektif,” tambahnya.
Meski demikian, Rudy menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim tetap terbuka terhadap seluruh aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa dan aliansi sipil.
Ia bahkan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif mengawal kebijakan pembangunan daerah.
“Kami terbuka untuk berdialog kapan saja. Kami ingin masyarakat menjadi bagian dari proses pembangunan, menjadi mata dan telinga pemerintah,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Rudy mengajak semua pihak untuk menjaga kondusifitas daerah serta membangun sinergi demi memastikan setiap kebijakan tetap berpihak kepada masyarakat Kalimantan Timur.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh dukungan dan pengawasan dari masyarakat agar pembangunan berjalan dengan baik,” pungkasnya.(DHV)
