SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur, Armin, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala SMA dan SMK agar tidak lagi bersikap pasif dalam proses penerimaan siswa baru.
Ia menekankan, sekolah di era saat ini harus bergerak aktif mencari calon peserta didik, bukan sekadar menunggu pendaftaran dibuka dan siswa datang sendiri ke sekolah.
Instruksi ini muncul setelah ditemukan adanya kesenjangan antara jumlah lulusan SMP dengan angka partisipasi di jenjang SMA/SMK, khususnya di wilayah dengan kondisi geografis sulit di Kalimantan Timur.
Armin menegaskan, setiap sekolah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan anak-anak di wilayahnya tetap melanjutkan pendidikan, tanpa terkendala akses maupun informasi.
“Saya sudah instruksikan, jangan hanya menunggu siswa datang mendaftar ke sekolah. Pihak sekolah, guru, dan kepala sekolah harus menjemput bola. Cari tahu lulusan SMP di sekitar wilayah tersebut larinya ke mana,” tegasnya.
Menurutnya, pemanfaatan data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) menjadi kunci untuk melacak lulusan SMP yang belum melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jika ada yang tidak terdata, sekolah diminta segera melakukan penelusuran langsung.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebenarnya telah menggelontorkan anggaran besar melalui program Gratispol guna meringankan biaya pendidikan. Namun, Armin menilai dukungan anggaran belum cukup jika tidak diiringi langkah aktif di lapangan.
“Program ini tidak akan mencapai target 100 persen jika kita tidak turun langsung ke lapangan. Kita tidak ingin ada anak Kaltim yang putus sekolah hanya karena masalah akses informasi atau kendala teknis pendaftaran,” ujarnya.
Ia juga mengkritik pola lama yang masih mengandalkan posko pendaftaran sebagai satu-satunya cara menjaring siswa baru.
“Zaman sudah berubah, kita yang harus mendekat ke masyarakat, bukan sebaliknya,” imbuhnya.
Tantangan terbesar, lanjutnya, memang berada di wilayah terpencil seperti Mahakam Ulu dan Kutai Timur, yang memiliki keterbatasan akses transportasi maupun jaringan internet. Namun kondisi tersebut justru menuntut inovasi dari para tenaga pendidik.
“Masalahnya seringkali bukan karena mereka tidak mau sekolah, tapi jaraknya yang mungkin jauh atau mereka bingung bagaimana cara mendaftarnya. Mungkin ada kendala internet atau transportasi. Itulah gunanya kita ada di sana,” jelas Armin.
Ia mengingatkan, setiap anak yang tidak melanjutkan pendidikan merupakan kerugian besar bagi masa depan daerah, terlebih dalam menghadapi tantangan pembangunan, termasuk kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Pendidikan adalah hak dasar. Tugas kita sebagai pelayan publik di bidang pendidikan adalah memastikan hak itu sampai ke tangan mereka. Saya akan terus memantau pergerakan data pendaftaran ini,” pungkasnya.(DHV)
