SAMARINDA, Swarakaltim.com – Kepastian waktu pelayanan menjadi kunci utama Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam mengurai kemacetan akibat penumpukan antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di sejumlah SPBU.
Tanpa adanya sistem kepastian giliran, antrean panjang berpotensi memicu kekecewaan dan kerugian waktu bagi masyarakat.
Langkah taktis tersebut mengemuka dalam pembahasan skema baru pengendalian antrean BBM yang dipimpin oleh Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, Senin (21/9/2026).
Marnabas menjelaskan bahwa Pemkot Samarinda tengah mematangkan opsi penerbitan kupon jadwal pengisian berdasarkan kapasitas pelayanan SPBU dan nomor pelat kendaraan.
“Orang antre itu perlu kepastian dapat, yang susahnya antre tapi tidak dapat, orang akan marah,” ujar Marnabas.
Ia membeberkan, mekanisme kupon ini nantinya mencatat pelat nomor kendaraan secara rinci agar warga yang belum terlayani pada gelombang pertama bisa datang kembali sesuai jam yang ditentukan tanpa harus menumpuk di area SPBU.
“Tidak boleh diwakilkan. Pokoknya harus dengan nomor pelat yang sama,” tegasnya.
Selain masalah antrean di enam titik SPBU rawan kemacetan, Pemkot Samarinda turut menyoroti indikasi sekitar 1.000 kendaraan yang melakukan pengisian berulang (pengetap) hingga praktik pengelabuan pelat nomor.
Marnabas menyebut pihaknya bersama Dinas Perdagangan, Dishub, Diskominfo, Pertamina, Hiswana Migas, dan Forkopimda akan memfinalisasi beberapa alternatif skema (Plan A, B, dan C) pekan ini sebelum diserahkan kepada Wali Kota Samarinda Andi Harun.(DHV)
