SAMARINDA, Swarakaltim.com – Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi mengharapkan sebagaimana skema awal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di wilayah Penajam Paser Utara (PPU) Kaltim, tetap dibiayai pemerintah pusat dan investor dan tidak membebani masyarakat.
“Oleh karena itu, mungkin perlu penjelasan lebih rinci apa yang dimaksud dengan patungan dana dari masyarakat untuk pembangunan IKN Nusantara,” kata Hadi Mulyadi usai menghadiriacara pelantikan pengurus DWP Gekrafs Kaltim, diruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, belum lama ini.
Hadi Mulyadi menambahkan mungkin yang dimaksud patungan masyarakat untuk pembangunan IKN Nusantara, adalah masyarakat yang mampu, dalam hal ini tentu para pengusaha, baik itu tambang, maupun pengusaha kelapa sawit maupun pengusaha diberbagai bidang lainnya.
“Di Kaltim terdapat 30 PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan sekian ribu IUP (Izin Usaha Pertambangan) termasuk perkebunan kelapa sawit, mereka itulah kita harapkan patungan untuk membangun IKN, jadi masyarakat tidak perlu khawatir, karena patungan yang dimaksud adalah untuk pengusaha, bukan masyarakat,” pesan Hadi Mulyadi.
Seperti diketahui belakangan ini ramai diperbincangkan oleh berbagai kalangan terkait masalah patungan dana dari masyarakat (crowdfunding), salah satunya yang disampaikan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono, yang menyinggung membutuhkan dukungan pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat untuk pembangunan IKN.
Dikatakan, crowdfunding atau yang lebih dikenal masyarakat dengan kata patungan itu dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan IKN. Dan pentingnya urun dana dari masyarakat lantaran pembangunan IKN dinilai membutuhkan langkah jangka panjang.(mar/her/yans/adpimprovkaltim)
