SAMARINDA, Swarakaltim.com – Kebijakan pengurangan dana transfer dari APBN Tahun Anggaran 2025 mulai berdampak pada pola pembangunan di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Timur. Kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap prioritas program agar pembangunan tetap berlanjut di tengah keterbatasan anggaran.
Secara agregat, pemerintah pusat memangkas alokasi transfer ke daerah dari semula Rp919 triliun menjadi berkurang Rp269 triliun. Situasi ini mempersempit kapasitas fiskal daerah, sehingga efisiensi belanja menjadi langkah yang tidak dapat dihindari.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menyatakan bahwa meskipun tekanan anggaran meningkat, pembangunan tidak boleh terhenti, terutama pembangunan infrastruktur yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat.
Menurutnya, strategi pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, salah satunya melalui pelaksanaan proyek secara bertahap.
“Tidak harus semua target dikerjakan sekaligus. Kalau rencana awal 100 kilometer jalan, kita bisa mulai dengan separuhnya dulu. Prinsipnya, pembangunan tetap bergerak,” ujar Abdulloh.
Ia mengakui bahwa hingga kini belum ada kejelasan resmi dari pemerintah pusat terkait mekanisme efisiensi anggaran yang akan diterapkan. DPRD Kaltim masih menunggu kepastian apakah penyesuaian akan berbentuk penundaan proyek, pengurangan bantuan keuangan, atau pemangkasan pada pos tertentu.
“Sampai sekarang belum ada keputusan final, jadi kami belum bisa merinci dampaknya secara detail,” katanya.
Namun demikian, DPRD Kaltim bersama pemerintah provinsi telah melakukan inventarisasi awal terhadap sejumlah proyek yang kemungkinan dijadwalkan ulang. Dua proyek infrastruktur yang sementara ditunda adalah pembangunan ruas jalan di kawasan Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu, serta peningkatan akses jalan menuju Bandara APT Pranoto Samarinda.
Penundaan dilakukan dengan pertimbangan bahwa masyarakat masih memiliki jalur alternatif yang dapat digunakan, sehingga aktivitas ekonomi dan mobilitas warga tetap terjaga.
“Selama akses pengganti masih tersedia dan layak, proyek bisa disesuaikan tanpa mengganggu kepentingan dasar masyarakat,” jelas Abdulloh.
Lebih jauh, DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk memastikan arah pembangunan daerah tetap konsisten meski berada di bawah tekanan fiskal. Infrastruktur tetap ditempatkan sebagai sektor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.
“Efisiensi memang harus dilakukan, tetapi dengan perencanaan yang matang, pembangunan di Kaltim tetap dapat berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya.(DHV)
