SAMARINDA, Swarakaltim.com – Kota Samarinda sukses menggelar Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, kegiatan yang diikuti seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim itu berlangsung lancar, meriah, dan penuh kebersamaan.
Namun, keberhasilan penyelenggaraan tersebut juga diiringi kekecewaan dari tuan rumah. Ketua TP PKK Kota Samarinda, Hj. Rinda Wahyuni Andi Harun, dan Wali Kota Samarinda, Dr H Andi Harun, sama-sama menyoroti absennya Gubernur Kaltim, Wakil Gubernur Kaltim, serta Ketua TP PKK Provinsi Kaltim pada puncak kegiatan yang menjadi agenda tahunan terbesar PKK tingkat provinsi tersebut.
Puncak peringatan HKG PKK ke-54 digelar di Gedung TP PKK Kota Samarinda, Minggu (28/6/2026). Hadir mewakili Gubernur Kaltim, Staf Ahli Gubernur Bidang II Siti Farisyah Yana. Turut hadir Wali Kota Samarinda Andi Harun, Bupati Penajam Paser Utara Mudyat Noor, Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris, jajaran TP PKK kabupaten/kota se-Kaltim, kepala perangkat daerah, organisasi perempuan, serta ratusan kader PKK dari berbagai daerah.
Bagi Samarinda, penyelenggaraan HKG tahun ini memiliki makna tersendiri. Selain menjadi tuan rumah, kegiatan tersebut juga menjadi ajang perdana penggunaan Gedung TP PKK Kota Samarinda yang baru sebagai lokasi kegiatan berskala besar tingkat provinsi.
Dalam sambutannya, Rinda menyampaikan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut. Menurutnya, meski dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran, seluruh rangkaian kegiatan mampu berjalan baik berkat dukungan penuh Pemerintah Kota Samarinda dan kerja sama seluruh pihak.
“Alhamdulillah, Samarinda dengan anggaran di bawah Rp200 juta bisa melaksanakan kegiatan selama tiga hari. Semangatnya tingkat provinsi, antusiasmenya tingkat provinsi, dan kebersamaannya juga tingkat provinsi,” ujarnya.
Angka tersebut jauh lebih kecil dibanding pelaksanaan HKG PKK pada tahun-tahun sebelumnya yang umumnya didukung anggaran lebih besar serta mendapat dukungan penyelenggaraan dari tingkat provinsi.
Pada pelaksanaan tahun ini, kontribusi dari tingkat provinsi lebih banyak difokuskan pada dukungan hadiah perlombaan, sementara sebagian besar kebutuhan pelaksanaan kegiatan ditangani oleh tuan rumah bersama dukungan Pemerintah Kota Samarinda.
Meski demikian, Rinda mengaku bangga karena keterbatasan anggaran tidak mengurangi semangat kader PKK untuk menyukseskan kegiatan.
“Dukungan penuh Pemerintah Kota Samarinda menjadi kekuatan utama kami sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik,” katanya.
Namun di balik keberhasilan tersebut, Rinda mengaku kecewa terhadap minimnya kehadiran unsur pimpinan provinsi pada kegiatan yang dihadiri seluruh kabupaten dan kota di Bumi Etam ini.
Menurutnya, HKG PKK merupakan agenda besar organisasi yang semestinya menjadi momentum kebersamaan, pembinaan, dan penguatan hubungan antara provinsi dengan kabupaten/kota.
“Alhamdulillah HKG Provinsi Kalimantan Timur yang kebetulan Samarinda ditunjuk sebagai tuan rumah berjalan dengan lancar. Tapi sukses dalam arti kata Samarinda sukses melaksanakan, tapi tidak sukses untuk Provinsi Kalimantan Timurnya sendiri,” ujarnya.
Ia membandingkan dengan pelaksanaan HKG tingkat nasional yang selalu mendapat perhatian penuh dari pimpinan negara dan pimpinan organisasi PKK pusat.
“Kalau HKG tingkat nasional yang datang Presiden, Wakil Presiden, dan Ketua TP PKK Nasional. Ini HKG tingkat provinsi, tetapi ibu gubernurnya tidak datang, bapak gubernurnya tidak datang, bapak wakil gubernurnya juga tidak datang. Yang hadir justru staf ahli,” katanya.
Rinda menegaskan bahwa kabupaten dan kota membutuhkan kehadiran serta pembinaan dari PKK Provinsi sebagai organisasi yang memiliki fungsi koordinasi dan pendampingan.
“PKK provinsi adalah ibu bagi kabupaten dan kota. Karena itu kami berharap pembinaan, pendampingan, dan kebersamaan dapat terus diperkuat,” ujarnya.
Menurut Rinda, hubungan antara provinsi dan kabupaten/kota seharusnya dibangun dalam semangat pembinaan yang berkelanjutan.
“Kalau kabupaten dan kota ini adalah anak, maka provinsi adalah ibunya. Kalau anak tidak dibina, tidak didampingi, lalu bagaimana bisa berkembang dengan baik. Karena itu kami berharap peran pembinaan dari provinsi dapat semakin diperkuat,” katanya.
Ia menilai kehadiran pimpinan maupun pengurus provinsi dalam kegiatan-kegiatan daerah bukan sekadar memenuhi undangan, melainkan menjadi bagian penting dari proses pembinaan organisasi.
Karena itu, Rinda berharap TP PKK Provinsi Kaltim dapat melakukan evaluasi dan penguatan internal agar fungsi pembinaan terhadap kabupaten dan kota berjalan lebih optimal.
Menurutnya, seluruh pengurus organisasi harus memiliki kemauan untuk terus belajar dan berbenah demi meningkatkan kualitas pelayanan serta pembinaan kepada masyarakat.
“Belajar bukan berarti kita tidak mampu. Justru organisasi akan berkembang kalau pengurusnya mau terus belajar. Karena yang dibina ini adalah kabupaten dan kota, maka provinsi harus lebih dulu memperkuat kapasitas dan kualitas organisasinya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kritik tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan gerakan PKK di Kaltim.
“Belum terlambat untuk berbenah. Yang terpenting bagaimana PKK semakin baik, semakin solid, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas istri wali kota Samarinda ini.
Meski menyampaikan kritik, Rinda tetap mengapresiasi seluruh kabupaten dan kota yang hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran seluruh peserta dari berbagai daerah menjadi bukti bahwa semangat kebersamaan kader PKK di Kalimantan Timur masih sangat kuat.
Kekecewaan serupa juga disampaikan Wali Kota Samarinda, Andi Harun yang akrab disapa AH.
Dalam sambutannya, Andi mengaku sempat menunda perjalanan pribadinya ke Makassar setelah mendapat informasi bahwa Gubernur Kaltim akan hadir secara langsung pada puncak kegiatan.
“Saya pikir Gubernur yang hadir langsung. Saya harusnya hari ini ke Makassar karena tante saya sedang operasi. Tapi karena mendapat informasi Pak Gubernur hadir, saya tunda perjalanan. Ternyata beliau tidak hadir,” katanya.
Andi juga menyoroti mekanisme representasi dalam pemerintahan yang menurutnya memiliki tata urutan yang jelas.
“Kalau saya tidak bisa hadir, saya wakilkan ke Wakil Wali Kota. Kalau tidak bisa, ke Sekda. Kalau tidak ada Sekda, ke asisten. Kalau tidak ada asisten, baru staf ahli. Ada jenjang dan tata cara yang selama ini menjadi bagian dari etika pemerintahan. Ini kegiatan yang dihadiri seluruh kabupaten dan kota,” ujarnya.
Menurutnya, kehadiran pimpinan dalam sebuah kegiatan bukan semata-mata soal seremoni, melainkan bentuk penghormatan kepada penyelenggara dan peserta yang datang dari berbagai daerah.
“Tentu kami berharap penghormatan yang sama juga diberikan kepada para peserta dan tamu yang hadir,” katanya.
Andi mengakui pernyataannya mungkin terdengar cukup lugas. Namun menurutnya, keterbukaan merupakan bagian dari karakter kepemimpinan yang selama ini ia pegang.
“Memang leadership style saya, karakter kepemimpinan saya, tidak suka basa-basi. Apa yang saya kemukakan, itulah yang ada di benak saya,” ujarnya.
Menurut Andi, kritik yang disampaikan bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan sebagai pengingat pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam hal representasi dan penghormatan terhadap sebuah kegiatan resmi.
“Kita boleh salah pada satu waktu, tetapi kita tidak boleh berhenti belajar untuk memperbaiki kesalahan itu agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik di masa yang akan datang,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Andi juga menekankan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan keluarga dan daerah. Ia mengutip pernyataan mantan Presiden Chile, Michelle Bachelet.
“When women move forward, the family moves forward. When women move forward, the village moves, and the nation moves.”
Menurut Andi, kemajuan perempuan akan berdampak langsung terhadap kemajuan keluarga, masyarakat, hingga bangsa.
“Kalau perempuan maju, keluarga maju. Kalau keluarga maju, masyarakat maju. Dan kalau masyarakat maju, bangsa ini akan maju,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pendidikan Keluarga TP PKK Provinsi Kaltim, Hj. Wahyu Hernaningsih Seno, membacakan sambutan Ketua Umum TP PKK yang menekankan pentingnya peran PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun keluarga yang berkualitas.
Ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar terus mendukung gerakan PKK dan meningkatkan kapasitas kader sebagai agen perubahan dalam menyukseskan berbagai program pembangunan, termasuk implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, istri Wakil Gubernur Kaltim ini juga menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Ketua TP PKK Provinsi Kaltim, Hj. Sarifah Suraidah Harum, yang berhalangan hadir pada puncak peringatan HKG PKK ke-54.
“Salam serta hormat kami sampaikan dari Ibu Hj. Sarifah Suraidah Harum. Untuk saat ini beliau mohon maaf tidak bisa bersama-sama hadir,” ucapnya.
Terlepas dari dinamika tersebut, pelaksanaan HKG PKK ke-54 tetap berlangsung sukses dan mendapat apresiasi dari para peserta. Seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang berlangsung pada 27–28 Juni 2026 di Samarinda.
Pada akhir kegiatan, Kota Balikpapan berhasil meraih predikat Juara Umum HKG PKK Tingkat Provinsi Kalimantan Timur ke-54 Tahun 2026, sementara Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksanaan HKG PKK Tingkat Provinsi Kalimantan Timur ke-55 Tahun 2027.(dhv)
