BALIKPAPAN,Swarakaltim.com. Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Balikpapan tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga diberi ruang untuk ikut mengawasi proses pengolahan makanan di dapur MBG.
Hal tersebut menjadi salah satu poin penting dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tata Kelola Penyelenggaraan MBG yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Kamis (13/8/2026).
Rakor yang digelar secara daring itu diikuti Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dari Ruang VIP Balai Kota dan dihadiri kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan pemerintah daerah diminta memperkuat pengawasan terhadap dapur MBG, terutama untuk memastikan seluruh proses pengolahan makanan memenuhi standar keamanan dan kesehatan.
Menurut Bagus, pengawasan harus dilakukan sejak tahap persiapan bahan, proses memasak hingga makanan disajikan kepada anak-anak penerima manfaat.
“Jadi kita diminta untuk ikut mengawasi. Mudah-mudahan keamanan dapur dan keselamatan anak-anak siswa kita bisa terjaga, mulai dari proses awal, masak, sampai penyajian,” kata Bagus.
Sejumlah persyaratan operasional dapur turut menjadi perhatian. Di antaranya sertifikasi chef, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Tak hanya soal kelayakan dapur, waktu distribusi makanan juga menjadi perhatian. Dalam rakor tersebut disampaikan makanan yang telah dimasak maksimal harus sudah diterima anak-anak dalam waktu empat jam.
Ketentuan itu bertujuan menekan risiko makanan basi atau mengalami kerusakan sebelum dikonsumsi, sehingga anak-anak mendapatkan makanan yang aman, bersih, sehat, bergizi.
Pengawasan MBG juga membuka ruang partisipasi masyarakat. BGN disebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut melihat dan memantau proses penyelenggaraan di dapur MBG.
Bagus mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan sistem RADAR BGN untuk ikut melakukan pengawasan terhadap dapur MBG di wilayahnya.
“Tidak hanya pemerintah, masyarakat pun dibolehkan untuk menginspeksi atau ikut ke dapur melihat bagaimana proses itu dijalankan,” katanya.
Keterlibatan publik tersebut diharapkan dapat memastikan standar yang ditetapkan BGN benar-benar diterapkan secara konsisten di seluruh dapur MBG, termasuk di Balikpapan.
Masyarakat yang menemukan persoalan juga dapat menyampaikan keluhan maupun laporan melalui kanal yang disediakan BGN. Selain sistem RADAR BGN, tersedia pula nomor WhatsApp dan surat elektronik yang disampaikan dalam rakor.
“Jadi masyarakat bisa langsung masuk juga ke sistem aplikasi RADAR BGN, bisa menyampaikan keluhan, komplain, atau mungkin ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan secara langsung, real-time, dan akan dijawab oleh Kepala BGN,” jelas Bagus.
Bagus menegaskan, pengawasan berlapis diperlukan agar program MBG tidak sekadar menyediakan makanan gratis. Kualitas, kebersihan, keamanan, serta kandungan gizi harus dipastikan karena makanan tersebut dikonsumsi anak-anak.
“Ini menjadi modal untuk anak-anak kita ke depan menjadi anak-anak yang secara gizi baik, punya nutrisi otak yang bagus, dan prestasi di dalam pendidikan,” pungkasnya.(Adv Diskominfo Balikpapan)
