SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan alokasi anggaran ketenagakerjaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Kebijakan ini diambil guna memperkuat fondasi keterampilan masyarakat lokal di tengah ketatnya persaingan pasar kerja perkotaan.
Peningkatan jumlah angkatan kerja di Kota Samarinda dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni pertumbuhan penduduk internal serta tingginya laju urbanisasi menyusul penetapan Kaltim sebagai kawasan IKN.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan bahwa karakteristik tata kelola kota (urban management) memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah kabupaten. Ibu kota provinsi menjadi magnet bagi pencari kerja dari berbagai daerah.
“Kebutuhan dunia kerja di Samarinda pasti setiap tahun bertambah. Pengelolaan kota itu sedikit lebih kompleks daripada kabupaten karena semua datang mencoba peruntungan, baik dari internal Kaltim maupun luar Kaltim. Untuk itu, dalam beberapa tahun terakhir kita memperkuat sinergi dengan dunia usaha agar mendahulukan warga Samarinda,” kata Wali Kota Samarinda, Andi Harun, Kamis (23/7/2026).
Menanggapi tingginya animo pendaftar pada setiap pergelaran bursa kerja, Andi Harun menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam meningkatkan daya saing pencari kerja melalui institusi pelatihan resmi.
Masyarakat diarahkan untuk memanfaatkan fasilitas di Balai Latihan Kerja (BLK) serta Balai Pendidikan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) agar menguasai keahlian teknis yang dibutuhkan pasar maupun dunia usaha independen.
“Tujuannya supaya masyarakat memiliki keterampilan khusus dan memiliki alternatif. Mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada job fair, melainkan didorong untuk menjadi wirausahawan baru yang mampu menyerap tenaga kerja lain,” tuturnya.
Untuk menjamin keberlangsungan program vokasi tersebut, Pemkot Samarinda memastikan skema efisiensi anggaran tidak akan memangkas alokasi alokasi dana pelatihan tenaga kerja pada postur APBD 2027 mendatang.
Langkah ini akan dikomunikasikan secara intensif bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Samarinda guna mengamankan persetujuan anggaran sektor ketenagakerjaan.
“Walaupun dalam kondisi efisiensi, untuk urusan ketenagakerjaan tetap memiliki komitmen tinggi pada APBD 2027. Kami akan minta dukungan DPRD Kota Samarinda karena ini menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat. Membantu warga mendapatkan pekerjaan dan penghasilan adalah tugas teknis sekaligus nilai ibadah bagi kita semua,” pungkas Andi Harun.(DHV)
