BALIKPAPAN, Swarakaltim.com – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, mendesak Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kemenpu) untuk memberikan perhatian serius terhadap perbaikan dan pemeliharaan jalan nasional di wilayah Kaltim, khususnya akses menuju Kabupaten Kutai Barat serta koridor Bontang–Kutai Timur hingga Berau.
Aspirasi tersebut disampaikan Gubernur yang akrab disapa Harum itu secara langsung kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kemenpu, Roy Rizali Anwar, saat menghadiri Pembukaan Konferensi Regional Teknik Jalan ke-16 yang digelar Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) di Ballroom Swiss-Belhotel Balikpapan, Selasa (6/10/2026).
Rudy Mas’ud menegaskan bahwa kerusakan infrastruktur jalan di rute Kutai Kartanegara menuju Kutai Barat sudah dalam kondisi memprihatinkan, sehingga memerlukan penanganan cepat agar mobilitas warga tidak terganggu.
“Dari Kutai Kartanegara ke Kutai Barat, seluruhnya jalan nasional. Sekarang rusaknya parah sekali,” keluh Rudy Mas’ud menyuarakan aspirasi masyarakat pengguna jalan di Balikpapan, Selasa (6/10/2026).
Gubernur memahami situasi ekonomi nasional dan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdampak dinamika politik global. Namun, ia menekankan agar kementerian terkait tetap memprioritaskan pemeliharaan berkala pada ruas jalan eksisting.
“Tidak apa-apa kita tidak dibuatkan jalan baru, asal jalan eksisting dirawat, dipelihara, dan segera diperbaiki kalau ada yang rusak. Jangan sampai terjadi seperti di Kutai Barat. Sudah tidak dibangun jalan baru, yang lama juga tidak diperbaiki,” imbau Rudy Mas’ud.
“Bontang ke Kutai Timur jalannya sudah bukan retak buaya lagi, tapi sudah berlubang-lubang. Ini berpotensi besar menyebabkan kecelakaan,” tambahnya.
Berdasarkan data Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim, Irhamsyah, total panjang jalan nasional menuju Kutai Barat mencapai 301,97 kilometer dengan proporsi kondisi mantap sebesar 65,45 persen dan kondisi tidak mantap 34,55 persen per semester dua tahun 2025.
Merespons hal tersebut, Dirjen Bina Marga Kemenpu, Roy Rizali Anwar, berjanji menginstruksikan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) untuk segera berkolaborasi dengan Pemprov Kaltim.
“Kita akan coba cari strategi untuk mempercepat pelaksanaannya. Kita akan tugaskan Balai Jalan untuk melakukan kolaborasi percepatan pembangunan dengan direktorat terkait dan pemerintah daerah guna menyiapkan alokasi anggaran untuk percepatan pembangunannya. Nanti kita lihat secepat mungkin, sebisa kita lakukan percepatan,” tandas Roy.(DHV)
