SAMARINDA, Swarakaltim – Anggota DPRD Kaltim Dapil Samarinda, Sayid Muziburrachman, menyoroti kondisi jalan yang rusak parah di sekitar Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang. Jalan Rel Poros, yang setiap hari dilalui warga, menjadi perhatian utama karena kondisinya yang semakin memburuk. Sayid mengungkapkan bahwa dirinya menerima banyak keluhan dari warga, terutama terkait kerusakan parah jalan tersebut. “Salah satu aspirasi yang saya dengar dari warga adalah permintaan mereka untuk perbaikan Jalan Rel Poros yang telah lama dibiarkan dalam kondisi buruk,” ujarnya. Warga setempat pun merasa khawatir akan keselamatan mereka. “Setiap kali hujan, jalan ini selalu

  SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sulasih, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur yang telah mendampingi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui berbagai program pembangunan. Menurutnya, sektor UMKM memiliki peran krusial dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun pendampingan pemerintah sangat diperlukan untuk memperkuat sektor ini. “Melibatkan UMKM dalam pembangunan sangat strategis untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi keluarga. Program-program yang melibatkan UMKM yang dilaksanakan oleh dinas-dinas sangat saya dukung, karena dapat membantu masyarakat serta meningkatkan perekonomian keluarga,” ujar Sulasih. Sulasih juga menambahkan bahwa dirinya memiliki

  SAMARINDA, Swarakaltim.com – Anggota DPRD Kaltim, Selamat Ari Wibowo, mendorong Indonesia untuk mencapai kemandirian pangan. Ia menyesalkan kenyataan bahwa Indonesia masih bergantung pada impor pangan, meskipun potensi pertanian dalam negeri sangat besar. Selamat menjelaskan bahwa meskipun kebijakan impor bertujuan untuk mencegah kelangkaan pangan, hal tersebut justru berdampak pada mahalnya harga produk lokal. “Pangan itu sangat vital. Jika terjadi kelangkaan, negara akan kacau. Untuk itu, pemerintah lebih memilih mengimpor, agar pasokan pangan tetap ada,” ujar Selamat. Namun, ia menegaskan bahwa mengandalkan impor bukanlah solusi untuk memperkuat kemandirian pangan Indonesia. Selamat yakin, jika impor dihentikan,

  SAMARINDA, Swarakaltim.com – Kenaikan harga beras medium yang signifikan, mencapai Rp16.500 per kilogram di sejumlah wilayah, termasuk Berau, mengundang perhatian berbagai pihak. Kenaikan ini jauh melebihi harga normal dan memunculkan pertanyaan mengenai penyebabnya serta langkah-langkah yang bisa diambil untuk menurunkannya. Anggota DPRD Kaltim, Guntur, menyoroti masalah ini dan mengungkapkan bahwa kendala utama bukan pada harga beras itu sendiri, melainkan pada faktor hulu yang mempengaruhi harga gabah, yakni harga gabah yang terus meningkat. Menurutnya, kenaikan harga gabah dipicu oleh tingginya harga pupuk, yang merupakan bahan utama dalam proses produksi pertanian. “Masalahnya bukan hanya soal

  SAMARINDA, Swarakaltim.com – Anggota DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, mengungkapkan keprihatinannya atas minimnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan, seperti Pancasila dan UUD 1945. Menurutnya, kondisi ini menandakan masalah serius dalam penanaman wawasan kebangsaan di kalangan pemuda. “Kita menghadapi tantangan besar ketika generasi muda tidak tahu atau bahkan tidak peduli dengan negara mereka. Ini bukan hanya soal hafalan, tetapi tentang bagaimana nilai-nilai itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Afif. Afif menilai bahwa pemahaman tentang dasar negara seharusnya menjadi fondasi yang ditanamkan sejak usia dini. Namun, ia mencatat rendahnya partisipasi pemuda dalam

  SAMARINDA, Swarakaltim.com – Salah satu tantangan besar yang dihadapi Kalimantan Timur (Kaltim) adalah masih adanya desa-desa yang berstatus tertinggal. Di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), ada empat desa yang saat ini masih berstatus desa tertinggal. Anggota DPRD Kaltim Dapil Kutai Barat-Mahakam Ulu, Yonavia, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan agar keempat desa ini dapat keluar dari status tersebut dan berkembang setara dengan desa-desa lainnya. Ia menyebutkan bahwa untuk mewujudkan hal ini, koordinasi yang solid antara DPRD Kaltim, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sangat diperlukan. “Kita akan bekerjasama dengan pemerintah yang ada. Kita