SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM menyatakan permohonan pihak Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang yang diwakili Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko dan drh. Jhoni Allen Marbun, ditolak. Ini merupakan kabar baik bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.
“Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, apa yang telah diputuskan Pemerintah hari ini adalah penegasan, terhadap kebenaran, legalitas, dan konstitusionalitas Partai Demokrat, terkait Kepemimpinan, Kepengurusan serta Konstitusi Partai, yakni AD/ART Partai Demokrat, yang dihasilkan oleh Kongres ke-V Partai Demokrat 2020 yang lalu, yang berkekuatan hukum tetap dan telah disahkan negara. Artinya, tidak ada dualisme di tubuh Partai. Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono,” ucap ketua umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam siaran persnya yang diterima Swara Kaltim, Rabu (31/3/2021).
Seperti diberitakan sebelumnya, KLB Deli Serdang ditolak karena gagal melengkapi berkas adminsitrasi yang dipersyaratkan, sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan, salah satunya adalah tidak menyertakan Surat Mandat dari para Ketua DPD dan DPC, sebagai pemilik suara yang sah, kepada para peserta KLB yang hadir.
Atas pernyataan Pemerintah itu, AHY mengatakan Demokrat menerima keputusan tersebut.
“Kami bersyukur, keputusan pemerintah ini adalah kabar baik, bukan hanya untuk Partai Demokrat, tetapi juga bagi kehidupan demokrasi di Tanah Air,” tegas AHY.
Ia bersyukur dalam kasus ini, hukum telah ditegakkan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya.
“Atas nama segenap pimpinan, pengurus, kader, dan simpatisan Partai Demokrat di seluruh Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang telah menunaikan janji pemerintah, untuk menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya, dalam kasus KLB yang ilegal dan inkonstitusional ini,” tutur AHY.
Penghargaan dan ucapan terima kasih, juga disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, kepada jajaran Komisioner KPU, jajaran Kemenkumham, termasuk Dirjen Administrasi Hukum Umum dan Dirjen Peraturan Perundang-undangan, serta unsur-unsur Pemerintah lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
“Kami juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya, atas segala perhatian, doa, dan dukungannya selama ini, kepada sahabat-sahabat partai politik sebagai mitra berdemokrasi, para tokoh masyarakat (baik di tingkat nasional maupun daerah), dan masyarakat luas, termasuk para politisi senior, purnawirawan TNI-Polri, akademisi, ulama dan pemuka agama, pengamat politik, aktivis demokrasi, budayawan, serta berbagai kalangan Ormas dan civil society lainnya, seperti sahabatsahabat penyandang disabillitas, kawan-kawan mahasiswa dan juga generasi muda, anak-anak muda milenial dari berbagai komunitas.” ucapnya.
Begitu pula terima kasih dan penghargaan kepada segenap insan pers dan rekan-rekan media, yang selama ini telah memberikan ruang pemberitaan dalam menyampaikan duduk perkara yang sebenarnya, dan fakta-fakta kebenaran kepada masyarakat luas.(dho)
Publisher : Alfian (SK)
