SAMARINDA, Swarakaltim.com – Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Hadi Mulyadi memintaOPD terkait agar menindaklanjuti persoalan illegal mining yang terjadi di Benua Etam Kaltim.
Kondisi tersebut dinilai sangat berdampak pada aktifitasmasyarakat, terutama masyarakat yang wilayahnya menjadilokasi titik aktifitas pertambangan illegal.
“Saya minta OPD terkait, baik ESDM dan DLH Kaltim segeramenindaklanjuti kondisi tersebut. Saya sepakat dengan dewan,meski izin pertambangan saat ini berada di pusat, kita harusmonitor,” sebut Hadi Mulyadi ketika Rapat Paripurna di DPRD Kaltim baru-baru ini.
Hadi mengatakan, apa yang disarankan anggota DPRD Kaltimsiap ditindaklanjuti. Sebab, kondisi tersebut sangatmemprihatinkan. Mulai jalan rusak, polusi udara pun terjadi.Menurut Hadi, persoalan ini memang sudah diketahui Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor.
Hanya saja, karena kondisi izin dan aturan itu berada di pusat, bahkan tidak ada aturan yang menjelaskan daerah bisa melakukan pengawasan.
“Ini yang juga disesalkan Gubernur Isran Noor. Yang jelas, setiap ada keluhan masyarakat terkait masalah itu, saya selalu sampaikan pihak terkait, agar ditindaklanjuti,” jelasnya.
Selanjutnya, agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dan berdampak negatif bagi siapa saja, maka perlu dilakukan tindakan, sehingga persoalan ini tak berkepanjangan.
“Perlu kita koordinasikan dengan pihak Kepolisian dan TNI untuk bersama-sama bertindak, termasuk DPRD Kaltim,” jelasnya.
Pernyataan ini disampaikan mantan legislator senayan ini ketika menjawab pertanyaan mengenai illegal mining oleh DPRD Kaltim.(aya/sk)
Editor : Redaksi
Publisher : Alfian (SK)
