PTM Terbatas Ditunda jika PPKM Diberlakukan

JAKARTA, Swarakaltim.com – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menyebutkan, jika pemerintah daerah (pemda) menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas akan ditunda.

“Pengecualiannya adalah jika pemda setempat memberlakukan PPKM, maka PTM terbatas ditunda,” kata Nadiem dalam siaran persnya, Jumat (18/6/2021).

Dia mengaku, ketika Kemendikbud Ristek melakukan survei terkait mengapa sekolah belum menjalankan PTM terbatas, sebanyak 60-70 persen menjawab karena tidak diperbolehkan oleh pemda dan Satgas Covid-19 setempat.

“Padahal, seluruh kriteria sudah terpenuhi oleh sekolah,” jelas dia.

Nadiem sekali lagi menegaskan, semua sekolah di Indonesia yang ingin menyelenggarakan PTM terbatas diperbolehkan asalkan mengikuti protokol kesehatan dan memenuhi daftar periksa. Dia berharap pelaksanaan PTM terbatas bisa dijalankan sebaik mungkin.

Maka dari itu, perlu dilatih dari sekarang kepada semua pihak agar PTM terbatas dijalankankan.

“Jika PTM terbatas dijalankan dapat memitigasi stres pada anak, kekerasan domestik, pernikahan dini. Semuanya akan meledak kalau tidak ada tindakan secepat mungkin,” ungkap dia.

Nadiem juga mengapresiasi kepada kepala daerah yang terus bergerak menyelamatkan pendidikan di wilayahnya masing-masing. “Bapak dan ibu bisa dikategorikan bupati dan wali kota penggerak,” ujarnya.

Nadiem pernah menyatakan, PTM terbatas tidak sama seperti sekolah tatap muka biasa. “Apa yang Bapak Presiden sampaikan pada 7 Juni 2021 itu benar, bahwa pembelajaran yang kita upayakan bersama adalah tatap muka terbatas. Sekali lagi, terbatas,” ucapnya.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan contoh praktik baik dalam melaksanakan PTM terbatas. Di mana satuan pendidikan dapat mengatur satu kelas hanya diisi 25 persen murid.

Kegiatan belajar mengajar juga hanya dua jam, sedangkan dalam satu minggu hanya dua kali pertemuan. Menteri Nadiem menyebutkan, sekolah yang sudah atau dalam proses melakukan PTM terbatas dengan durasi belajar dan jumlah murid berbeda tetap diperbolehkan, selama mengikuti protokol kesehatan.

Namun, harus tetap di bawah batas maksimal yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Dia menegaskan, tidak ada perubahan dalam SKB 4 Menteri. SKB yang telah dibuat menuangkan aturan yang maksimal.(kcm/sk)

Editor : Redaksi

Publisher : Alfian (SK)

Bagikan:

Related posts