Kepala DPMPK Kabupaten Berau Ilyas Natsir
TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com Realisasi dan pemanfaatan Dana Desa (DD) di Kabupaten Berau meskipun ditengah pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) penyerapannya hingga Juli 2021 mencapai 56,40 persen dari anggaran tersedia Rp 122 miliar lebih per tahun. Hal itu membawa Bumi Batiwakkal dinobatkan menjadi yang terbaik se Kalimantan Timur (Kaltim) dalam serapan DD. Tentu keberhasilan dalam serapan tahun ini tidak percuma, karena akan menjadi barometer penting tahun depan oleh Pemerintah Pusat (Pempus).
Mengungkapkan hal itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung (DPMPK) Berau Ilyas Natsir, dalam perbincangan diruang kerjanya Jl APT Pranoto baru baru ini. “Kabar baik itu kami terima informasinya dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Redeb. Keberhasilan yang ada berupaya kita pertahankan, artinya bukan hanya pada tahap pertama serapan harus bagus tetapi juga tahapan tahapan berikutnya,” ungkap Ilyas. Tahap pertama tambah beliau, untuk kampung berstatus regular yang menerima dan sudah mencairkan DD sebanyak 92 kampung dan 8 kampung berstatus mandiri. “Setahun ada 3 kali tahapan pencairan DD ini untuk kampung berstatus regular. Berbeda dengan kampung status mandiri hanya 2 kali tahapan saja pertahunnya,” jelas Ilyas lagi.
Sedangkan tahap kedua lanjut Ilyas Natsir, memang baru 35 kampung berstatus reguler dan 1 kampung berstatus mandiri yang sudah mencairkan DD tersebut. Namun apa yang sudah terukir saat ini berupaya dipertahankan hingga akhir, bahkan tahun tahun mendatang. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nya akan terus mendorong kampung kampung di Bumi Batiwakkal dapat segera mencairkan DD tahap kedua dan selanjutnya. Tetapi dengan tetap mengingatkan wajib tertib administrasi. “Jadi DD tahun ini realisasinya selain untuk pembangunan di kampung, juga dialokasikan sebagai penanggulangan covid-19 diperkampungan tersebut,” ujar beliau.
Kelebihan DD apabila pembangunan kampung dinilai telah maksimal, maka dapat dialokasikan untuk pemberdayaan. Maksudnya, tidak harus pembangunan dan pembangunan, kalau demikian bisa merajalela pembangunan ditiap kampung namun manfaatnya untuk masyarakat nol. Jadi bisa dialihkan DD itu ke pemberdayaan kelompok masyarakat, kapasitas lokal, kelembagaan kampung, ekonomi dan lainnya. “Serapan itu bisa maksimal tatkala tiap tahun kampung selalu punya rencana matang. Tentu ini semua tergantung dari pemikiran, kinerja dan kemampuan kepala kampung dan aparatnya dalam menyusun program,” tutur Ilyas.
Masih menurut beliau, DD juga bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan padat karya yang menyesuaikan dengan hasil musyawarah kampung sesuai dengan peraturan kementerian sebagaimana tahun 2020 lalu. “Kami berharap melalui DD ini yang dialokasikan untuk pelaksanaan padat karya kedepan mampu menyerap tenaga kerja. Agar melalui program itu, dapat membantu warga yang kehilangan mata pencaharian selama pandemik ini,” pungkasnya. Dan diinformasikan juga oleh Ilyas, bahwa penyerapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) 8 persen dari DD untuk penanganan covid-19 juga telah tersalurkan. (nht)
