Foto Ketua DPRD Kabupaten Berau Madri Pani
TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2023 tingkat kecamatan segera akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Berau. Dalam kegiatan tersebut turut serta juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), karena melalui kegiatan itu celah untuk menyerap aspirasi masyarakat di setiap kecamatan. Namun dalam setiap Musrenbang, DPRD selalu menekankan kepada Pemkab Berau agar usulan usulan yang masuk mendapat perhatian sampai dengan realisasinya.
“Kami sangat menyayangkan atas adanya beberapa usulan yang sudah beberapa kali terungkap dalam Musrenbang, namun hingga saat ini ada yang masih tertunda realisasinya. DPRD sangat menyadari kalau keuangan daerah terbatas, namun setidaknya jangan sampai ada usulan masyarakat yang sudah sering diusulkan selalu terlewatkan. Harapan kami ada yang menjadi prioritas untuk direalisasikan, terutama yang memang berdasarkan informasi Kepala Kampung pembangunan itu sangat diperlukan,” jelas Ketua DPRD Bumi Batiwakkal, Madri Pani dalam obrolan singkat di gedung DPRD Jl Gatot Subroto Kecamatan Tanjung Redeb, Senin (6/2/2023).
Dikatakan beliau juga, untuk setiap kampung memiliki minimal satu usulan prioritas yang bisa direalisasikan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), apabila anggaran mencukupi. Selain itu, dirinya juga menyampaikan beberapa usulan prioritas yang pernah diusulkan Kecamatan Kelay dan Segah yang hanya berharap pada APBD Berau saja dalam usulanya.
“Dalam hal ini, saya berharap khususnya untuk kedua kecamatan tersebut (Kelay dan Segah) mendapat perhatian yang ekstra. Bukan berarti kecamatan lain tidak perlu, tetap harus diperhatikan, cuma maksud kami bantu usulan kampung minimal satu agar dapat dianggarkan. Saya hanya menyampaikan aspirasi beberapa kepala kampung yang menyampaikan ke kami. Sehingga kepercayaan masyarakat dan harapan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan dengan terwujudnya usulan pembangunan yang mereka ajukan perlu kita jawab,” imbuh tokoh politik dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu.
DPRD berharap, jangan sampai program yang sudah beberapa kali diusulkan melalui Musrenbang tidak kunjung terealisasi. Pasalnya, itu menjadi target dalam menjalankan progres pembangunan Pemkab dan DPRD siap mendukung penganggaranya yang diajukan melalui APBD dan di turunkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Jangan sampai ada pemikiran masyarakat dan pemerintah kampung, mengapa dalam setiap usulan tidak ada anggaran tetapi tiap akhir tahun program kerjanya selalu SiLPA-nya tinggi. Nah hal inilah, yang jadi acuan membangun dari desa itu diatas segalanya,” tutur Petinggi di lembaga legeslatif Bumi Batiwakkal tersebut.
Besar harapan beliau, kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang sebagai perpanjangan tangan Bupati dan Wakil Bupati untuk bisa membantu dalam mengabulkan permintaan rakyat agar segera direalisasikan. “OPD ini kan sebagai perpanjangan tangan Bupati dan Wabup, jadi harus ikut bergerak dan membantu. Tidak mungkin semua dihandle oleh Bupati atau Wabup kan,” papar Madri Pani. (Adv/Nht/Asti)
