Komisi II Himbau Pemkab Berau Lakukan Tanggap Darurat Secara Komprehensif Pada Jembatan Teluk Sumbang

Foto Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Berau Atilagarnadi .

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Akibat adanya terjangan hujan badai dan berakibat banjir sehingga akhir tahun 2022 lalu jembatan Teluk Sumbang Kecamatan Biduk Biduk putus. Karena jembatan tersebut merupakan akses penting bagi masyarakat sekitar dalam berbagai hal terutama sektor perekonomian, pendidikan hingga kesehatan, sehingga di bangun jembatan baru yang didirikan oleh swadaya masyarakat. Namun sayang tidak bertahan lama, kembali akibat cuaca extrim akhirnya banjir kembali memutus jembatan sementara itu. 

Menanggapi persoalan yang ada Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Berau Atilagarnadi saat dijumpai di gedung DPRD Jl Gatot subroto Kecamatan Tanjung Redeb, Rabu (8/2/2023) lalu mengatakan, karena jembatan Teluk Sumbang baik yang awal maupun sementara terputus akibat terjangan banjir berarti harus ada evaluasi. “Kami himbau kepada Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) sikapi kondisi yang ada dengan lakukan tanggap darurat secara komprehensif,” jelas beliau.

Lanjut Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, tanggap darurat dapat dilakukan yang sifatnya sementara, serta ditinjau juga pada pola medannya yang bisa atau tidaknya dibuat tindakan tanggap darurat. “Setidaknya, secepatnya pemerintah untuk membuat perencanaan ulang yang mana anggarannya dimasukkan melalui APBD Perubahan TA 2023. Jadi, perencanaannya itu harus dilaksanakan secara komprehensif,” papar Dewan yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) di lembaga legeslatif Bumi Batiwakkal tersebut .

Karena hal ini mendesak, makanya selaku Wakil Rakyat meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tekhnis untuk segera turun lapangan untuk menindaklanjuti agar jembatan Kampung Teluk Sumbang meskipun sifatnya sementara tersolusikan. “Apapun bentuknya, yang pasti pihak DPRD mendorong akan hal itu. Sementara ini,  paling tidak ada program bagaimana untuk akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di kampung itu bisa dilanjutkan masyarakat Teluk Sumbang,” tuturnya lagi. 

Dirinya menyebutkan, terkait bentuk penanganan seperti apa yang akan dilakukan oleh pihak DPUPR untuk bisa menyeberangkan masyarakat yang ada di Teluk Sumbang atau pemberian bantuan berupa subsidi tentang BBM atau seperti apa bisa segera berlanjut. Sebab dgn tidak ada jembatan untuk akses transportasi warga seetmpat maka semua sektor tidak jalan disana (Teluk sumbang). “Percepatan kinerja Pemerintah daerah ini melalui instansi tekhnis tentu sangat diharapkan sebagai pengganti tanggap darurat,” pungkas Atilagarnadi. (Adv/Nht/Asti)

Loading

Bagikan: