BARONG TONGKOK, Swarakaltim.com – Permasalahan infrastruktur jalan hingga saat ini menjadi momok akses bagi sebagian besar daerah di Kalimantan Timur, khususnya wilayah kabupaten.
“Kita doakan, semoga ada kereta api dari IKN sampai Kutai Barat,” kata Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi saat ramah tamah rombongan kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Kaltim bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Selasa 7 Maret 2023.
“Jadi duriannya begitu jatuh dari pohonnya, langsung kita ambil dan dua jam sudah sampai di IKN,” sambungnya sembari bercanda disambut tawa Wakil Bupati Kutai Barat Edyanto Arkan yang hadir bersama jajaran Forkopimda dan Pemkab Kutai Barat di Auditorium Aji Tulur Jejangkat Barong Tongkok.
Ungkapan harapan dibungkus canda Wagub Hadi Mulyadi ini disampaikan sedikit menjadi jawaban atas permasalahan aksesibilitas daerah yang sangat membuat tidak nyaman warga Benua Etam, terutama masyarakat di kawasan pedalaman.
Dan IKN yang diungkapkan orang nomor dua Benua Etam ini, tidak lain ibu kota negara baru NKRI, Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah ditetapkan di Kalimantan Timur.
Dimana saat ini ungkapnya, sudah memasuki tahap pengerjaan pembangunan untuk kantor-kantor pemerintah, diawali pembangunan istana presiden.
Sehingga menurut Wagub, terjadi migrasi (perpindahan penduduk) Pulau Jawa secara bertahap ke Kaltim, tidak terkecuali warga provinsi lainnya.
“Insyaa Allah anggaran juga secara bertahap akan terus bertambah dan mengucur deras untuk Kaltim,” ujarnya.
Sebab selama ini, lanjut mantan legislator Karang Paci dan Senayan ini bahwa enam provinsi Pulau Jawa itu APBD ditambah DAKnya, ditotal lebih dari Rp500 triliun.
Makanya, lanjutnya lagi, APBN itu 60 persen berputarnya di Pulau Jawa dan 20 persen di Pulau Sumatera, sedangkan sisanya dibagi-bagi Sulawesi dan provinsi lainnya termasuk Kalimantan Timur.
Karenanya, ide, gagasan dan keputusan hebat dari Presiden RI Joko Widodo memindahkan ibu kota negara keluar dari Pulau Jawa adalah gagasan yang luar biasa dan besar manfaatnya untuk Kaltim.
“Apa yang Bapak Wakil Bupati dan warga Kubar cita-citakan insyaallah terwujud,” pungkas suami Hj Erni Makmur ini dikutip Swara Kaltim melalui berita Biro Adpim Pemprov Kaltim.
Sebelumnya, Wakil Bupati Kutai Barat Edyanto Arkan menyampaikan betapa warganya merasakan penderitaan ketika harus melintasi jalan yang menghubungkan daerahnya dengan kabupaten lain, terlebih harus ke Kota Samarinda.
“Jalan negara dari Samarinda ke Kutai Barat, banyak yang tidak layak dilewati dan sangat menyusahkan kami kalau mau ke Samarinda,” ungkapnya.
Dampaknya, kondisi aksesibilitas yang terkendala akan memicu inflasi daerah dan kesulitan warga Kubar mendapatkan kebutuhan bahan pokok.
“Sekalipun ada, pasti mahal,” sebutnya.
Termasuk jalan lintas antar kabupaten, seperti jalan pendekat di Kecamatan Mook Manaar Bulant, khususnya Muara Jawa (Kutai Barat) ke Kahala (Kutai Kartanegara)
“Klo ke Samarinda, bisa mempersingkat waktu sampai 4 jam,” jelasnya.
Juga, jalan di Kampung Bukit Harapan di Kecamatan Bongan (Kutai Barat) menuju Sepaku (Penajam Paser Utara), bisa menghemat waktu sampai 5 jam ke Balikpapan.
“Kondisi ini bisa difasilitasi Pemerintah Provinsi Kaltim untuk kerjasama kami antar kabupaten Pak Wagub,” harapnya.(aya/sk)
