BALIKPAPAN, Swarakaltim.com – Himpunan Psikolog, TP PKK, Bappeda Litbang Provinsi Kaltim, ITK dan Instansi terkait hadir dalam rembuk stunting yang di gagas pemerintah kota bersama para stakholder atau tim percepatan penurunan stunting (TPPS) kota Balikpapan yang bertempat di Aula Bappeda Litbang Kota Balikpapan, Selasa (20/06/2023).
Dalam kegiatan ini juga dihadiri lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan antara lain Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta kecamatan dan kelurahan. Pada kegiatan ini pimpin Kepala DP3AKB , Alwiati dan Sekretaris Bappeda Litbang Kota Balikpapan, Achmad Safei. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, yakni online dan offline.
Kepala DP3AKB Kota Balikpapan, Alwiyati menjelaskan, rembuk stunting ini adalah tindak lanjut dari intervensi yang telah dilakukan tim percepatan penurunan stunting Kota Balikpapan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Pada tahun 2022 angka stunting Kota Balikpapan mengalami peningkatan, dari 17,6 persen menjadi 19,6 persen dari keluarga stunting berdasarkan laporan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
“Kita lihat berdasarkan data 1.483 anak stunting di Kota Balikpapan yang memerlukan intervensi baik sensitif maupun spesifik,” tegasnya.
Alwi menjelaskan, anak stunting menjadi perhatian seluruh pihak. Terutama intervensi yang dilakukan harus lebih holistik. Tidak saja pada anak, tapi juga pada ibu hamil dan pasca bersalin.
“Supaya tidak bertambah jumlah kasus stunting di Kota Balikpapan. Intervensi sensitif harus kita lakukan secara kolaborasi dan holistik bersama seluruh OPD di kota Balikpapan. Yang masuk di dalam gugus tugas TPPS,” ujarnya
Hal ini perlu dilakukan karena penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara terpisah. Karena banyak hal terkait dengan tingginya kasus stunting di kota Balikpapan.
“Tentunya kita berharap tahun 2023 ini angka kasus stunting tidak bertambah lagi. Angka ibu hamil dengan kekurangan energi kronis juga dapat segera kita tindaklanjuti. Agar tidak melahirkan anak-anak stunting,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Litbang Kota Balikpapan, Achmad safei mengungkapkan, isu permasalahan di 2023 ini intervensi spesifiknya adalah pada pemeriksaan kesehatan. Berdasarkan rendahnya dukungan keluarga pada ibu hamil usia remaja pada usia kehamilan. Juga kurangnya alat pengukur tumbuh kembang anak. Serta rendahnya pemahaman petugas pengukuran di Posyandu dalam mengisi data kartu kembang anak.
“Untuk intervensi spesifiknya adalah konsumsi tablet tambah darah yang masih kurang terhadap remaja. Khususnya SMA karena terhalang kewenangan. Kemudian efek tablet tambah darah yang berakibat mual,” jelasnya
Safei menambahkan, pemberian makanan tambahan (PMT). Yakni kepatuhan keluarga dalam PMT yang berkualitas pada balita dan ibu hamil yang masih rendah. Disampaikan distribusi PMT yang tidak merata. Disamping produk PMT yang tidak disukai balita. Juga tidak adanya lagi anggaran dari pemerintah pusat untuk makanan tambahan,” tutupnya .(*/pr-pk’23)
