SAMARINDA, Swarakaltim.com – Mendukung pertumbuhan pembangunan daerah tidak hanya bisa dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Kaltim.
Karena itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Dr Akmal Malik mengajak seluruh OPD bekerjasama atau tabayun duduk bersama. Karena, di daerah, pemerintah daerahlah yang sebagai eksekutor berbagai macam urusan-urusan yang diprogramkan Pemerintah Pusat.
Misal, daerah yang memiliki masyarakat stunting maupun infrastruktur. Maka, daerah juga yang harus mencari cara bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Untuk itu, sangat diperlukan adanya saling kerja sama bagi seluruh OPD di Pemprov Kaltim tak terkecuali Pemerintah Kabupaten/Kota se Kaltim.
“Ketika program diberikan pusat, maka daerah tugasnya mengeksekusi atau sebagai eksekutor. Ketika di daerah dibagi dua melaksanakan eksekutor itu. Ada yang di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hanya saja, yang selama ini menjadi perhatian daerah adalah, pusat terkadang yang memiliki urusan, tetapi binggung atau tidak paham membagi untuk daerah-daerah,” kata Akmal Malik, baru-baru ini ketika Rapat Koordinasi bersama Kabupaten/Kota se Kaltim di Balikpapan.
Maka dari itu, daerah yang memiliki masyarakat atau disebut lapangan diharapkan dapat memikirkan bagaimana berjuang untuk mendukung pertumbuhan pembangunan di daerah. Contohnya, penurunan stunting maupun infrastruktur hingga pendidikan.
Karena itu, apabila seluruh OPD maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Kaltim tidak bersatu. Misal, siapa melakukan apa. Maka, kondisi tersebut akan membuat pemerintah daerah saling tunjuk menunjuk.
“Makanya kita ingin duduk bersama bertabayun. Minimal sesama eksekutor duduk bersama-sama. Kita adalah eksekutor dari urusan-urusan yang diurus oleh pemerintah pusat. Pertanyaannya, seberapa besar ruang kita mengeksekusi itu. Kecuali, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan. Realitanya, kita juga ikut membantu keamanan,” jelasnya.
Bahkan, lanjut Akmal institusi vertikal pun dibantu oleh daerah. Itulah tata kelola pemerintahan yang wajib menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah.(adv-diskominfo kaltim/adpimprov/aya/dho)