Antisipasi Ilegal Fishing, DPRD Minta Pengawasan Dimaksimalkan

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Kecamatan pesisir memang merupakan sentra penghasil ikan terbesar di Kabupaten Berau. Karena potensi lautnya sangat melimpah, sehingga mayoritas mata pencaharian masyarakatnya sebagai nelayan. Ternyata hal itu berdampak, dimana ilegal fishing merajalela. Dan sangat disayangkan hingga sekarang belum bisa disikapi akibat kewenangan wilayah kelautan bukan didaerah.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Bumi Batiwakkal, Darlena via seluler saat di konfirmasi, Minggu (25/2/2024). “Namun hendaknya apa yang bisa dilakukan Pemerintah daerah untuk mengantisipasi harap diupayakan. Salah satunya dengan melakukan pengawasan secara maksimal, dengan membangun pos penjagaan. Sehingga gerak gerik masyarakat mencurigakan saat menangkap ikan cepat diketahui,” kata Dewan yang merupakan Anggota Komisi II DPRD Kota Sanggam tersebut.

Apabila berkelanjutan hal melanggar hukum tersebut terjadi lanjutnya, maka taruhannya adalah ekosistem laut daerah tercinta ini bisa mengalami kerusakan. Dampak lainnya berpengaruh ke sektor pariwisata, sebab penangkapan ikan dengan melakukan pengeboman akan menggerus sedikit demi sedikit keindahan wisata bawah laut objek wisata bahari Kota Sanggam.

“Langkah telah diambil Pemkab Berau dengan rutin melakukan sosialisasi cukup baik. Akan tetapi memaksimalkan pengawasan dilapangan mungkin mampu kurangi kasus ilegal fishing. Kami minta juga kedepan ada kebijakan Pemerintah daerah yang sasarannya membuat masyarakat peduli dan peka terhadap pelanggar hukum seperti ilegal fishing. Dampak buruk lainnya lagi, kualitas ikan hasil ilegal fishing juga jadi tidak bagus,” imbuhnya.

Artinya, dari disikapi dengan tegas ilegal fishing, disisi lain kesejahteraan masyarakat khususnya para nelayan juga harus diperhatikan. Agar bisa mendukung dan memberdayakan para nelayan pembinaan dengan memberikan berbagai bantuan untuk memudahkan para nelayan pergi melaut harus terus digelontorkan. “Karena dari setiap kebijakan kita ambil, tetap perlu melihat kondisi masyarakat yang menggantungkan hidup sebagai nelayan tersebut,” papar Wakil Rakyat dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut. (Adv/Nht)

Loading