TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Masih merupakan bagian dari rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun 2023, dimana Ketua Dewan, Madri Pani menegaskan pentingnya meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel demi optimalkan pelayanan publik yakni kepada masyarakat.
Dalam upaya ini, Pemerintah daerah didorong untuk memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan kepada masyarakat dilakukan secara profesional dan senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etika.
“Pernyataan ini sejalan dengan peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah Kabupaten Berau pada tahun 2023 yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Indek Reformasi Birokrasi,” ucap Petinggi di lembaga legeslatif Bumi Batiwakkal tersebut.
Kemudian beliau juga menyoroti perlunya penyederhanaan LKPj Bupati, agar mudah dipahami oleh publik dengan mencantumkan kolom keterangan atas capaian yang telah dilakukan, termasuk lokasi kegiatan. Kalau melihat capaian dari misi keempat tersebut, beberapa poin penting yang dapat diamati antara lain terkait dengan peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mencapai target minimal A pada tahun 2022 setelah sebelumnya berada di kategori B pada tahun 2021.
“Evaluasi kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Berau juga menunjukkan capaian yang sangat tinggi, mencerminkan komitmen dalam mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik,” ujar politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu.
Lanjut Madri, juga menegaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Berau dalam mendukung Pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga integritas dalam tata kelola pemerintahan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membawa Bumi Batiwakkal menuju arah yang lebih baik dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. (Adv/Nht/Day)
