TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Bantuan sosial, baik yang anggarannya bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah setiap tahun selalu tersedia. Bahkan mengalami peningkatan, namun hal ini ternyata belum merata menyentuh masyarakat Kabupaten Berau baik di perkotaan maupun di perkampungan khususnya yang masuk dalam kategori kurang mampu atau yang berhak menerima.
“Karena disinyalir bantuan sosial belum merata, maka DPRD meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk perankan RT guna lakukan pendataan terkini. Sehingga semua masyarakat yang memenuhi syarat mendapatkan bantuan menerima haknya. Sebab ujung tombak pendataan disetiap kampung, dankami percaya itu pasti akurat yakni data di pegang oleh RT. Karena yang paham akan kondisi warga dengan baik adalah ketua RT setempat,” ungkap Ketua DPRD Berau, Madri Pani.
Dengan demikian, apabila OPD yang menangani penyaluran bantuan sosial ingin mendapatkan data yang akurat, perlu memaksimalkan peran RT. Harapannya juga, pendataan pasti dilakukan secara adil, tidak diiringi keberpihakan. Tapi yang didata adalah orang yang benar-benar butuh bantuan. Semua itu datanya pasti ada di tangan Ketua RT, agar tidak ada lagi suara sumbang penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran.
“Makanya saya mendorong pendataan harus di perbaharyi dengan libatkan Ketua RT, tujuannya kedepan benar-benar dapat data kependudukan yang masuk dalam kategori tidak mampu dengan baik. Jangan sampai banyak warga tidak mampu, yang luput dari pendataan, akhirnya kehidupan mereka semakin terpuruk. Karena itu kami minta OPD lakukan koordinasi dengan RT guna pembaharuan data, khususnya data masyarakat kurang mampu,” pungkas Dewan asal Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut saat dijumpai dikantor dewan belum lama ini. (Adv/Nht)
