BALIKPAPAN,Swarakaltim.com – Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memutuskan PKS bergabung dengan Koalisinya Prabowo. Namun bergabung nya PKS bukan hanya menjadi tukang stempel samata.
Hal ini diungkapkan Dr H.M Hidayat Nur Wahid Wakil Ketua MPR RI dari PKS dalam kunjungan Silahturahim nya ke pengurus DPTD (Dewan Pengurus Tingkat Daerah) PKS Kota Balikpapan. bersama H. Johan Rosihan MPR RI Sekretaris Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Jum’at,(24/1/’25).
Pertemuan singkat Silahturahim pengurus DPTD PKS Kota Balikpapan dengan politisi PKS di MPR RI Dr H.M Hidayat Nur Wahid ini di hadiri H.Sonhaji Ketua DPD PKS Kota beserta pengurus, H. La Ode Nasir, SE Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hj. Iim Anggota DPRD Kota Balikpapan, H.Enci Mulyadi Ketua MPD, Sekretaris DED Hj. Eka Citra D dan para Ketua DPC PKS Balikpapan.
Selanjutnya Hidayat Nur Wahid dalam bincang-bincang singkat dan ringan nya dalam kontek Pileg dan Pilkada menyampaikan apresiasi atas hasil kerja-kerja yang diperoleh kader, simpatisan dan partainya.
Sesuatu yang patut mereka syukuri dan menambah keyakinan pihak nya dengan kebersamaan ini sangat membawa keberkahan untuk PKS.
“Kita harus tetap eksis berdakwah walau sudah bekerja menjadi anggota DPRD, begitu pula untuk Gubenur, Bupati, Walikota yang didukung PKS yang terpilih. Masyarakat telah memilih dan mempercayai dan memberikan amanah kepada PKS. Ini harus kita jaga dan buktikan bahwa pilihan mereka tidak salah,” ujar Nur Wahid.
Dalam bergabung nya PKS di koalisi Prabowo dalam upaya PKS mengembangkan tafsir baru terhadap koalisi. “dulu selalu dikatakan kalau politik tidak ada kawan abadi yang ada kepentingan nya.
PKS tidak demikian sebagai Partai Islam dan umat nya Nabi pegangannya Al-Qur’an, selama menghadir kan Wa habir wa taqwa,” katanya.
Banyak pihak yang pesimis saat PKS berkoalisi dengan Pemerintah tidak lagi bersikap kritis. Nur Wahid menyampaikan, tidak demikian, sesungguhnya PKS bisa di lihat saat jaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) contoh saat SBY ingin mencabut subsidi listrik PKS tetap kritis menolak.
Jaman Presiden Joko Widodo saat PKS oposisi bukan semuanya PKS menolak ketika kebijakan Negara itu bagus terutama yang berkaitan Palestina
“Jaman Bapak Jokowi kalau kebijakan bagus ya kita dukung. PKS bukan asal antam kromo asal dukung tapi lihat subtansi. Siapun pemimpin nya jika kebijakan tidak berpihak ke masyarakat harus PKS koreksi,”ujarnya.
Saat berkoalisi dengan Pemerintah Prabowo PKS tetap kritis terkait penolakan PPN 12 persen, yang akhirnya ada selektif dalam pemberlakuan nya. Begitu pula dengan sikap kritis terkait penyelenggaraan haji.
“Alhamdulillah saat ini pemerintah dapat mengerem kecendrungan ONH, ada pengurangan sekitar Rp. 9 juta sekian biaya ONH. Alhamdulillah kita terus berjuang untuk kemaslahatan umat yang ketemu dengan apa yang menjadi keinginan pemerintah saat ini,”tuturNur Wahid.
Kemudian di akhir Dr H.M Hidayat Nur Wahid menegaskan, di sisi amanah, kritis sudah PKS laksanakan dalam koridor koalisi. PKS tetap Istiqomah dengan prinsip partai nya, perwakilan rakyat, Dakwah, kritis nya serta juga solusinya.
“Kita memang berkoalisi tapi bukan berarti tumpul, cap stempel. Kita berkoalisi justru harus menyampaikan meningkat kan agar tidak ada atau berlanjut itu yang namanya kejoliman-kejoliman, tujuan untuk membantu umat dan Negara, Bangsa agar lebih baik lagi,” paparnya dan melanjutkan kunjungan nya ke IKN dalam melihat kesiapan lokasi Wilayah pemerintah untuk 2026.(Sis)