Tingkatkan Fasilitas Kesehatan Warga Kepulauan, DPRD Dukung Penyediaan Ambulan Laut

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Secara geografis, wilayah Kabupaten Berau terdiri dari daratan dan kepulauan. Oleh sebab itu sebagai salah satu langkah peningkatan fasilitas bidang kesehatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau sangat mendukung pengadaan ambulan laut khusus wilayah laut. Pasalnya, jika ada kesehatan warga yang mendesak untuk dirujuk ke kota, sudah sewajarnya setiap wilayah kepulauan tersebut ada siap ambulan lautnya.
Hal itu ditegaskan oleh Anggota Komisi I DPRD Bumi Batiwakkal, Peri Kombong dikantornya, jalan Gatot Subroto Kecamatan Tanjung Redeb baru baru ini. Menurut beliau, ambulan laut yang berupa speedboat sudah sewajarnya dimiliki masing masing pemerintaha dikepulauan, baik itu Puskesmas maupun pemerintah Kampungnya.
“Seperti Kecamatan Maratua, disana kan ada Pemerintah tingkat kecamatan dan Puskesmas, jika ada rujukan darurat dan harus mencari speedboat umum, maka bisa jadi pasien keburu koma baru dapat kendaraan laut. Makanya disinilah keharusan itu kita pertimbangkan untuk menjadi prioritas yang harus direalisasikan,“ tegas Peri Kombong.
Apalagi menurut Wakil Rakyat asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut, anggaran kesehatan di Kabupaten Berau wajib dialokasikan 10 persen dari APBD setiap tahunnya, seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
“Dari pandangan kami sebagai Wakil Rakyat, penyediaan Ambulans laut ini sangat dibutuhkan masyarakat, terutama di daerah kepulauan. Makanya kita siap dukung program itu,“ ujarnya lagi.
Ketua Fraksi Partai Gerindra di lembaga legeslatif Kota Sanggam itu juga menambahkan, jikalau nanti program tersebut terwujud, baik pemerintah kecamatan, kampung maupun Puskesmas tempat ambulan laut tersebut ditaruh, wajib menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) tehnis yang selalu siap dan bisa mengoperasikan, menjaga serta merawat kendaraan tersebut.
“Jadi dari sisi Wakil Rakyat kami siap dukung persiapan pengadaan ambulan laut itu, namun dari sisi penerima asset, bukan hanya mengoperasikan, namun harus bisa merawatnya. Harap Dinas Kesehatan (Dinkes) perhatikan, karena untuk merealisasikan sebagaimana arahan kami tentu memerlukan biaya, namun bagaimana semuanya bisa dikondisikan, mungkin Dinkes berkolaborasi dengan pemerintah kampung atau OPD terkait,“ pungkas Peri Kombong (Adv/Nht).