SAMARINDA, Swarakaltim.com – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, mewacanakan pemangkasan anggaran hingga 70 persen untuk pos perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan alat tulis kantor (ATK). Kebijakan ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kaltim 2025–2029 di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Senin (5/5/2025).
Rudy menegaskan bahwa efisiensi anggaran diperlukan untuk mengarahkan belanja daerah agar fokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ia meminta semua perangkat daerah untuk lebih bijak menyusun program dan kegiatan.
“Ini harus betul-betul dihitung secara matang. Pengeluaran yang tidak bersifat mendesak seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial harus dipangkas hingga 70 persen,” ujarnya.
Namun, kebijakan ini mendapat tanggapan realistis dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Ia mengakui bahwa kebijakan tersebut ideal untuk tingkat provinsi, tetapi tidak realistis jika diterapkan penuh di kabupaten dan kota.
“Beliau menargetkan efisiensi 70 persen. Tapi kami di tingkat kota tidak mampu kalau sebesar itu,” kata Andi Harun.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ia khawatir pemangkasan besar-besaran justru akan memperlambat perputaran uang di masyarakat.
“Kita ini punya dua tugas besar, yaitu mengendalikan inflasi dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Kalau efisiensi terlalu besar, bisa berdampak ke perekonomian lokal,” ujarnya.
Andi menyatakan bahwa Pemkot Samarinda akan tetap berkomitmen mengikuti arahan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menyarankan efisiensi 50 persen, khususnya di tiga pos yang disebutkan gubernur.
Ia berharap kebijakan efisiensi di tingkat provinsi tidak menjadi standar baku yang harus diikuti secara mutlak oleh semua daerah, mengingat perbedaan kondisi fiskal dan beban kerja masing-masing.
“Pak Gubernur tentu sudah memiliki dasar dan kalkulasi sendiri. Kami juga punya tanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, jadi penyesuaian tetap perlu dilakukan,” tutup Andi Harun.(Dhv)
