SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Pariwisata (Dispar) terus memperkuat sektor Ekonomi Kreatif (Ekraf) di tengah tantangan kebijakan baru.
Ririn menyoroti dampak kebijakan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Wakil Mendagri yang melarang penyelenggaraan kegiatan di hotel. Larangan ini berdampak langsung terhadap mata rantai ekonomi, terutama UMKM kuliner yang biasanya terlibat dalam acara pemerintahan.
“Karena itu, kami memberikan ruang gratis bagi komunitas untuk tetap berkegiatan. Lahannya disiapkan di sekitar kantor pemerintah, tapi bukan untuk kegiatan komersial. Ini murni untuk berkiprah dan berkolaborasi,” ungkap Ririn di Kantor Gubernur Kaltim beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang administrasi bagi pelaku ekraf. Pelatihan diberikan agar mereka mampu mengembangkan usaha secara mandiri dan kompetitif dengan dukungan administrasi yang kuat.
Selain penguatan ekraf, Ririn memaparkan arah strategis pengembangan pariwisata Kaltim. Wilayah Berau menjadi fokus utama karena telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi prioritas promosi destinasi wisata.
“Tapi kami tidak hanya fokus di sana. Daerah penyangga juga penting untuk dikembangkan, termasuk melalui program pengembangan desa wisata,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya tengah menyelesaikan finalisasi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penguatan desa wisata. Regulasi ini ditarget rampung pada Jumat dan akan disosialisasikan selama satu hingga dua minggu ke depan. Setelah itu, akan dilakukan asesmen terhadap desa-desa wisata di seluruh Kaltim.
“Kami fokus di tujuh kabupaten. Pergub ini akan memperkuat pembinaan secara kolaboratif. Konsepnya tidak bisa hanya dari pemerintah saja, tapi perlu dukungan sektor swasta dan organisasi perangkat daerah agar bisa menopang peran kabupaten/kota,” lanjutnya.
Ririn juga menyoroti berkembangnya destinasi wisata baru di Kaltim, termasuk wisata buatan di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun demikian, ia menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur jalan, terutama di Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang konektivitasnya masih terbatas.
“Kalau aksesnya sulit, orang akan enggan datang. Padahal Mahakam Ulu itu luar biasa potensinya, dan Kutai Barat terkenal sebagai kabupaten seribu air terjun. Tapi akses jalan yang kurang membuat wisatawan lebih memilih tempat lain yang lebih mudah dijangkau,” tuturnya.
Sebagai penutup, Ririn menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan.
“Pariwisata itu punya daya ungkit yang besar. Karena itu kami tidak bisa jalan sendiri. UMKM, infrastruktur, dan pelatihan semua harus kolaboratif. Termasuk dengan perusahaan, stakeholder, dan kementerian seperti Kemenkumham untuk perlindungan HAKI para pelaku ekonomi kreatif,” tutupnya.(DHV)
