TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Dengan tidak menyebutkan secara gamblang berapa sisa lebih anggaran (SiLPA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai pada tahun anggaran (TA) 2025, Namun hal itu snagat di sayangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau.
Kenapa demikian, sebab kondisi itu terjadi ditengah keluhan pelayanan fasilitas kesehatan pelat merah tersebut. Mengacu pada fakta yang ada, Komisi I DPRD Berau mendorong pembenahan menyeluruh di RSUD dr Abdul Rivai, terutama pada aspek manajemen dan pengelolaan anggaran. Mengungkapkan hal itu Ketua Komisi I Lembaga legeslatif Bumi Batiwakkal, Elita Herlina baru baru ini di kantor DPRD Berau Jl Gatot Subroto, Tanjung Redeb.
“Dalam rapat dengar pendapat (RDP) pembahasan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPj Tahun Anggaran 2025 beberapa hari lalu, kami telah memberi penenkanan ke RSUD untuk evaluasi secara menyeluruh. Mudah mudahan ada perkembangan kearah lebih baik kedepan,” ungkapnya.
Kenapa diberi penekanan, karena berbagai persoalan yang mencuat, mulai dari belum maksimalnya serapan anggaran RSUD, dari total anggaran sekitar Rp 210 miliar, masih terdapat SiLPA di tengah keluhan pelayanan. Ditambah lagi adanya kekosongan obat hingga beban utang RSUD dr Abdul Rivai, menunjukkan perlunya langkah evaluasi serius.
“Kenapa tidak terealisasi maksimal, masih ada SiLPA, tapi di sisi lain muncul keluhan obat kosong. Ini yang ingin kita dalami. Kalau memang akibat turunnya tipe RSUD yang awalnya C menjadi D, termasuk lonjakan kebutuhan obat serta penurunan pendapatan akibat perubahan status pembayaran BPJS, dibicarakan. Supaya kendalanya apa bisa kita cari Bersama solusinya,” ujar Elita.
Selain itu yang mengagetkan lagi, SiLPA terjadi tetapi pengadaan obat terhutang. Meskipun telah di selesaikan pihak RSUD yang mencapai Rp 5,5 miliar, hanya saja ini semua sangat mempengaruhi pelayanan RSUD terhadap masyarakat selaku pasien.
“Kami harapkan selain berbenah secara menyeluruh, manajemen RSUD dr Abdul Rivai juga memastikan distribusi obat terhadap pasien telah kembali normal. Di sisi lain, pelayanan kepada pasien juga bisa berjalan semakin optimal,” tutur salah satu Srikandi asal Partai Golongan Karya (Golkar) yang telah bertahan di lembaga legeslatif Berau beberapa periode itu. (Adv/Nht/Bin)
