TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Pemerintah Kabupaten Berau diharapkan memberikan perhatian serius terhadap realisasi program hasil pokok-pokok pikiran (pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Karena hal tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang berasal dari berbagai kampung terpencil, wilayah pesisir, hingga kawasan perkotaan.
“Oleh sebab itu, saya menegaskan bahwa seluruh daerah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Pokir adalah suara warga. Kita punya tanggung jawab memastikan semua wilayah diperlakukan setara, jadi harap jangan abaikan,” kata Wakil Ketua I lembaga legeslatif Bumi Batiwakkal, Subroto dalam perbincangan di kantor beliau, Jl Gatot Subroto, Tanjung Redeb baru baru ini.
Dirinya berharap, Pemerintah daerah mampu merealisasikan setidaknya separuh dari seluruh pokir yang diajukan para Wakil Rakyat setiap tahunnya. Karena, tingkat realisasi yang rendah dapat memicu ketidakpercayaan publik, terutama jika usulan yang disampaikan masyarakat tidak pernah masuk ke dalam daftar program prioritas pemerintah.
Subroto menyoroti bahwa sejumlah pokir yang sudah bertahun-tahun diusulkan masih tertahan tanpa kejelasan, berarti Pemerintah daerah abai terhadap aspirasi warga. Keterlambatan atau mandeknya realisasi pokir bisa membuat masyarakat merasa tidak didengar. Ini bisa menggerus kepercayaan terhadap eksekutif juga legeslatif,” tutur Dewan asal Partai Golongan Karya (Golkar) itu.
Lanjutnya, keberhasilan pokir bukan hanya tergantung pada DPRD, melainkan memerlukan sinergi kuat antara legislatif dan eksekutif. Dia menilai kolaborasi yang efektif dapat mencegah tumpang tindih program, mengefisienkan penggunaan anggaran, serta mempercepat pembangunan di lapangan. Dalam pandangannya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar instrumen administratif, tetapi milik seluruh masyarakat Berau yang harus dikelola dengan adil dan bertanggung jawab.
“APBD bukan milik lembaga tertentu, tapi milik seluruh rakyat. Jadi distribusinya tidak boleh berat sebelah. Semua daerah harus dapat porsi yang merata,” tegas Subroto.
Lebih jauh, beliau juga menyampaikan bahwa DPRD akan mengupayakan adanya pertemuan khusus dengan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan bahwa program pokir mendapatkan ruang dalam perencanaan pembangunan tahun berjalan. Dia meminta agar pemetaan kebutuhan berbasis wilayah diperbarui secara rutin sehingga setiap aspirasi dapat diproses secara objektif tanpa dipengaruhi kepentingan kelompok tertentu.
“Harus ada mekanisme yang transparan. Kita ingin semua aspirasi yang masuk benar-benar dipertimbangkan, bukan hanya dicatat lalu dibiarkan,” jelasnya lagi.
Subroto berharap langkah ini dapat memperkuat hubungan antara Pemerintah daerah dan masyarakat. Diorinya juga menegaskan bahwa ketika pokir terakomodasi dengan baik, masyarakat akan merasakan langsung dampak pembangunan, baik dari sisi infrastruktur, pelayanan publik, maupun peningkatan kesejahteraan.
“Tujuan akhirnya jelas, pembangunan yang merata. Selama semua daerah diberi kesempatan yang sama, barulah kita bisa mengatakan bahwa APBD bekerja untuk seluruh masyarakat,” imbuhnya sekaligus mengakhiri perbincangan. (Adv/Nht/Bin)
