TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Kembali program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapat sentilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau. Kali ini yang mendapat kritikan tajam dari legeslatif adalah implementasi SPPG yang dinilai masih jauh dari standar operasional yang mestinya menjadi pedoman.
“Akibat ketidaksesuaian prosedur tersebut telah menimbulkan ketimpangan hasil dan membuka ruang pemborosan anggaran tanpa output yang jelas. Jika pelaksanaannya belum memenuhi standar, sebaiknya dihentikan sementara. Kita tidak bisa memaksakan program berjalan bila mekanismenya sendiri belum tertata,” ungkap Legislator asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Thamrin saat di wawancarai di kantornya, Jl Gatot Subroto, Tanjung Redeb beberapa waktu lalu.
Menurutnya, esensi dari program SPPG adalah meningkatkan status gizi masyarakat. Karena itu, setiap tahapan pelaksanaan harus tepat sasaran, terukur, dan bebas dari penyimpangan. Praktik di lapangan justru menunjukkan lemahnya pengawasan serta ketidakjelasan laporan penggunaan anggaran. Kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan program membuat sulit bagi daerah untuk mengukur dampak nyata yang diterima masyarakat.
“Ketika laporan tidak transparan, saya khawatir dana yang digelontorkan tidak memberikan nilai balik yang layak. Masyarakat membutuhkan hasil, bukan sekadar program yang berjalan di atas kertas. Penggunaan anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka,” ujarnya.
Thamrin meminta, dalam SPPG ini perlu perombakan total dalam sistem pengawasan agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menghasilkan manfaat publik. Pengawasan yang ketat, menjadi kunci untuk memastikan program berjalan sesuai harapan dan tidak berubah menjadi beban keuangan daerah.
DPRD lanjutnya, akan mendorong Pemerintah daerah melakukan evaluasi mendalam, termasuk perbaikan struktur pelaksanaan dan pelaporan program SPPG. Tujuannya, agar semua perangkat pelaksana di lapangan dipastikan memahami aturan, memiliki kapasitas, dan bekerja dengan prinsip kehati-hatian.
“Kita ingin program ini benar-benar dirasakan masyarakat. Jika sistemnya diperbaiki dan pengawasan diperketat, hasilnya pasti jauh lebih positif,” pungkasnya.
Melalui evaluasi ini, Thamrin berharap Pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret agar SPPG tidak sekadar menghabiskan anggaran, melainkan memberi kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Berau. (Adv/Nht/Bin)
