SAMARINDA, Swarakaltim.com – Efektivitas penyerapan anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda kini tengah menjadi sorotan tajam. Alokasi pendanaan yang digelontorkan dinilai belum sepenuhnya berpihak pada program kerja yang menyentuh langsung kebutuhan para petani dan masyarakat tingkat bawah di Kota Tepian.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, memaparkan bahwa dari data yang dikantongi dewan, pagu anggaran instansi tersebut tercatat sebesar 25,69 miliar rupiah dengan serapan semesteran mencapai 42,41 persen. Namun, dewan menemukan kejanggalan karena hampir separuh dana tersebut justru habis untuk membiayai belanja rutin birokrasi, sementara program fatal seperti penanganan kerawanan pangan justru masih menyentuh angka nol persen.
“Anggaran sudah terserap 42,41 persen, tetapi sebagian besar masih untuk menjalankan birokrasi. Program yang menyentuh petani, ketahanan pangan, bantuan masyarakat, dan penyuluhan justru masih sangat rendah, bahkan ada yang masih nol persen. Di semester dua ini fokusnya harus pada manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar serapan anggaran,” ujar Iswandi.
Lebih lanjut, ia juga mengkritik adanya kecenderungan instansi teknis yang terlalu menguras energi untuk memprioritaskan program penunjang indikator kinerja Walikota demi mengejar penghargaan seremonial. Dewan khawatir, orientasi ini membuat program-program dasar yang menyentuh rakyat kecil diabaikan.
“Jangan semua program mengacu pada indikator penilaian kinerja Wali Kota. Ini bahaya karena program yang dianggap biasa oleh instansi justru seringkali yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tingkat bawah, sehingga seharusnya menjadi prioritas utama. Ini akan menjadi bahan evaluasi kami bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” lanjut Iswandi.
Merespons catatan dari jajaran parlemen, pihak eksekutif memberikan klarifikasi mengenai kondisi riil tata kelola keuangan internal instansinya. Pihak dinas membeberkan adanya perbedaan realitas angka akibat hantaman pemangkasan anggaran yang cukup drastis di tingkat pemkot.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Samarinda, Muhammad Darham, menjelaskan bahwa realisasi anggaran instansinya saat ini berada di bawah 40 persen karena ada kebijakan skala prioritas untuk menyelesaikan beban finansial masa lalu. Langkah ini terpaksa diambil agar operasional dinas ke depan tidak lagi tersandera utang kepada pihak ketiga.
“Secara garis besar Komisi II mendukung kegiatan yang kami ajukan, dengan catatan harus jelas masukan, hasil, dan dampaknya. Insyaallah semuanya akan kita patuhi. Saat ini realisasi anggaran kami masih di bawah 40 persen karena dialokasikan terlebih dahulu untuk melunasi utang tahun 2023 kepada pihak ketiga sebesar kurang lebih dua miliar rupiah,” kata Muhammad Darham.
Ia menambahkan, keterbatasan ruang gerak dinas juga dipicu oleh kemerosotan nilai pagu anggaran murni yang diterima instansinya pada tahun ini, yang mana tercatat hanya menyisakan angka miliaran rupiah dari proyeksi normal. Namun, program strategis seperti Gerakan Pangan Murah dipastikan tetap berjalan.
“Utang kami di awal Juni kemarin baru selesai dibayarkan, dan program lain dijalankan bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Saat ini keseluruhan anggaran kami berada di angka enam miliar rupiah dari yang normalnya mencapai 23 miliar rupiah. Itulah tantangan kami saat ini, dan kami terus mencari peluang-peluang program lewat kolaborasi bersama dewan,” pungkas Muhammad Darham.(DHV)
