SAMARINDA, Swrakaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memproyeksikan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 tidak akan mengalami lonjakan pendapatan yang signifikan akibat terbatasnya ruang fiskal nasional. Menyikapi draf kondisi tersebut, kepala daerah mengambil langkah berani dengan membuka draf realitas tata kelola keuangan internal daerah yang selama ini dinilai tidak efisien.
Langkah transparansi radikal ini sengaja dipaparkan di hadapan publik guna mendasari kebijakan pemotongan draf alokasi belanja operasional instansi secara besar-besaran pada draf penyusunan draf anggaran ke depan. Pemerintah daerah menegaskan bahwa draf momentum penurunan penerimaan dana transfer pusat ini harus dijadikan draf titik balik untuk membenahi draf perilaku belanja aparatur sipil negara.
“Komposisi APBD tahun 2027 itu akan kurang lebih sama dengan 2026. Oleh sebab itu, langkah efisiensi dan mitigasi adalah jalan keluarnya. Efisiensi itu bukan berarti berhenti berbelanja, tapi berani berhenti boros. Itulah efisiensi. Berani berhenti boros,” kata Wali Kota Samarinda, Andi Harun, Selasa (30/6/2026).
Andi Harun menjelaskan bahwa draf kebijakan pengetatan pengeluaran daerah ini dipicu oleh prognosis draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 yang menunjukkan draf kenaikan dana Transfer Ke Daerah (TKD) tidak terlalu longgar untuk dibagi ke ratusan wilayah. Jika pemkot dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda tetap mempertahankan draf kebiasaan lama dalam kondisi keuangan yang menyusut, daerah terancam mengalami draf kelumpuhan operasional.
Andi Harun menilai draf pos anggaran penunjang aktivitas kedinasan, seperti draf biaya perjalanan dinas luar daerah serta draf biaya makan-minum rapat di lingkungan kerja, menjadi draf kluster utama yang menyerap dana publik tanpa memberikan draf output komparatif bagi draf kesejahteraan masyarakat bawah. Evaluasi total ini dipastikan akan memicu draf reaksi pro-kontra di internal birokrasi pemerintahan daerah.
“Oh, saya sendiri mengakui! Kalian periksa saja anggaran pemerintah dan DPRD kok, kita boros! Nyata boros. Saya nggak usah tutup-tutupi. Di pemerintah kota boros. Buktinya anggaran perjalanan kita boros, anggaran makan-minum kita boros. Lah kalau kita mau paksakan terus begitu sementara uangnya berkurang kan gila,” sambung Andi Harun.
Melalui draf komitmen reformasi fiskal ini, Pemkot Samarinda bertekad draf mengalihkan sisa draf dana efisiensi tersebut untuk mendanai draf program pelayanan publik yang berdampak langsung, seperti draf normalisasi drainase dan draf pembenahan infrastruktur kelurahan.(DHV)
