SAMARINDA, Swarakaltim.com – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk solid bergerak bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dan seluruh kabupaten/kota dalam memperjuangkan tambahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) ke Pemerintah Pusat. Namun, ia memberikan catatan krusial bahwa perjuangan anggaran tersebut harus dibentengi oleh naskah akademik dan data teknokratik yang kuat, bukan sekadar narasi politik.
Hal tersebut disampaikan Andi Harun usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kaltim yang dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (3/8/2026).
“Kalau kita diajak berjuang ke pusat, saya tentu ikut karena ini bagian dari kebersamaan. Namun, perjuangan itu harus didukung oleh naskah akademik dan data yang valid, bukan sekadar narasi politik. Pusat tidak akan merespons kalau narasinya hanya politik,” ujar Andi Harun.
Andi Harun mengingatkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kini bersikap tegas dengan menerjunkan tim evaluasi ke daerah-daerah yang mengeluhkan keterbatasan anggaran. Evaluasi dilakukan untuk memastikan apakah postur APBD benar-benar tidak mampu membiayai sektor prioritas atau justru terkendala akibat kualitas belanja daerah yang tidak efektif.
“Bisa jadi ada daerah yang merasa anggarannya kurang, tetapi ternyata postur belanjanya lebih didominasi proyek ketimbang pelayanan publik substantif. Itulah pentingnya dokumen teknokratik. Jika data kita kuat dan terbukti APBD sudah difokuskan untuk prioritas rakyat namun tetap kurang, pusat pasti mendengarkan. Bahkan tidak sampai satu jam berjuang, pusat sudah bisa memberikan jawaban,” tegasnya.
Melihat tingginya dinamika efisiensi anggaran secara nasional, Andi Harun mengusulkan agar forum Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah antara kepala daerah se-Kaltim ini tidak hanya digelar berkala, melainkan dirutinkan setiap satu bulan sekali secara tematik.
“Rakor yang mempertemukan seluruh kepala daerah se-Kaltim ini sangat penting. Kalau perlu dilakukan tiap bulan dengan tema spesifik apakah pengelolaan keuangan, peningkatan PAD, atau infrastruktur. Konsolidasi bulanan ini penting agar penyelarasan perencanaan anggaran dari provinsi hingga 10 kabupaten/kota makin solid,” usulnya.
Dalam rakor tersebut, Wali Kota Samarinda juga menyampaikan evaluasi terkait realisasi pencairan Bantuan Keuangan (Bankeu) fisik serta ketimpangan penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemprov Kaltim. Hingga memasuki bulan Agustus, realisasi bagi hasil pajak untuk Kota Samarinda tercatat menjadi yang paling rendah dibandingkan daerah lain, yakni baru menyentuh angka 35 persen.
“Kami menyarankan agar realisasi penyaluran bagi hasil pajak ini tidak hanya tepat pada perencanaan, tetapi juga merata dan seimbang saat pelaksanaan di lapangan. Jika disalurkan secara cepat dan proporsional, serapan belanja di kabupaten/kota akan lebih maksimal dan evaluasi APBD berjalan lebih terukur,” terangnya.
Menanggapi wacana bahwa Pemprov Kaltim kemungkinan tidak mengalokasikan Bankeu ke kabupaten/kota pada tahun mendatang akibat kontraksi anggaran internal, Andi Harun menyatakan dapat memahami dinamika tersebut.
“Jika keadaan keuangan provinsi memang tidak memungkinkan untuk distribusi Bankeu, kita di daerah harus maklum dan paham. Kita tidak bisa memaksakan karena APBD provinsi juga mengalami penyesuaian. Secara keseluruhan, rakor pertama ini merupakan terobosan konsolidasi yang luar biasa dan sudah lama kita tunggu-tunggu,” tutupnya.(DHV)
