SAMARINDA, Swarakaltim.com – Sinyal tegas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang bakal menerjunkan tim evaluasi ke daerah-daerah yang mengeluhkan keterbatasan APBD mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Samarinda. Daerah diminta tidak sekadar “teriak” kekurangan anggaran tanpa mampu membuktikan efisiensi postur belanjanya.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa audit dan evaluasi dari pemerintah pusat merupakan langkah wajar untuk menilai apakah postur APBD benar-benar difokuskan untuk pelayanan publik substantif atau justru salah prioritas.
“Kementerian Dalam Negeri baru-baru ini menyampaikan akan menurunkan tim ke daerah-daerah yang mengeluh APBD-nya tidak mampu membiayai PPPK atau pelayanan publik. Pemerintah pusat tentu mengevaluasi kita, apakah benar tidak mampu, atau sesungguhnya APBD-nya cukup tetapi kualitas belanjanya yang tidak didesain untuk membiayai hal-hal prioritas,” ujar Andi Harun.
Proyek Non-Substantif vs Pelayanan Publik
Andi Harun mengingatkan, potensi ketimpangan alokasi anggaran sering kali terjadi akibat kecenderungan pemerintah daerah yang lebih memprioritaskan proyek-proyek fisik non-vital dibandingkan pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat.
“Bisa jadi ada yang benar anggarannya kurang, tetapi ada juga kemungkinan APBD-nya sebenarnya cukup namun lebih numpuk di proyek, bukan kegiatan substantif yang mendukung pelayanan publik. Nah, kalau kita bisa menghadirkan potret bahwa kita sudah belanja prioritas tetapi memang belum cukup, itu baru akan didengarkan pusat,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebiasaan mengeluh tanpa
menyajikan potret efisiensi belanja internal hanya akan membuat daerah kehilangan kredibilitas di mata pemerintah pusat.
Guna menghadapi evaluasi pusat sekaligus memperjuangkan alokasi fiskal yang lebih adil, Wali Kota Samarinda menekankan pentingnya penggunaan dokumen teknokratik ketimbang narasi politik.
“Itulah pentingnya data dan naskah dokumen teknokratik. Nanti kita tidak perlu banyak bicara, yang bicara itu data. Kalau data kita kuat, mungkin satu jam paling maksimal kita berjuang di pusat sudah ada jawaban. Tapi kalau narasi politik, kita tidak bisa pertanggungjawabkan secara profesional,” pungkas Andi Harun.(DHV)
