Pembahasan dan Penetapan Sepadan Sungai di Kutai Timur dan Bontang

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor menghadiri video conference Sidang Pleno Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional di Ruang Heart of Borneo, Jembatan Penghubung, Lantai 2, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu, 9 Juni 2021.

Sidang pleno dibuka Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dihadiri Menteri PUPR yang juga Ketua Harian Dewan SDA Nasional Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Usai mendampingi Gubernur Isran Noor, Asisten Perekomomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov Kaltim Abu Helmi mengungkapkan sidang pleno bagian penyiapan dan tata kelola SDA masuk program pembangunan kewenangan dari Kementerian PUPR.

“Termasuk kesiapan mendukung ibu kota negara (IKN) di Kaltim,” jelasnya, bersama Kepala Dinas PUPR Aji Mihammad Fitra Firnanda, Kepala Biro Perekonomian Nazrin, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Fadjar Joyohadikusumo dan Kepala Biro Infrastruktur Lisa Hasliana.

Hasil sidang pleno ini, tambahnya, menjadi acuan pembentukkan Raperpres, sedangkan daerah berbentuk Rapergub terkait tata kelola SDA.

“Kita sendiri sudah terbentuk Dewan SDA Kaltim yang diketuai Bapak Gubernur, dibantu Kepala Dinas PUPR selaku Ketua Harian,” ungkapnya.

Untuk tahun ini, Abu menjelaskan program kerja Dewan SDA Kaltim yakni persiapan dan pembahasan penetapan sempadan sungai di Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur.

“Semoga bisa segera dibahas dan ditetapkan, sehingga segera pula diusulkan ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Terkait kesiapan dan ketersediaan SDA di kawasan IKN, menurut Abu, mulai saat perencanaan hingga pelaksanaan sudah menjadi kewenangan pusat melalui kementerian terkait.

“Pemerintah daerah atau Dewan SDA daerah selalu siap mensupport apa yang menjadi kebijakan pusat untuk kawasan IKN,” pungkasnya.(yans/sdn/humasprovkaltim/aya/sk)

Editor : Redaksi

Publisher : Alfian (SK)

Bagikan:

Related posts