Samarinda-Swarakaltim. Babak lanjut Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar KSP Mendengar Samarinda, Hotel Mercure Samarinda Jalan Mulawarman No. 171 Pelabuhan, Samarinda, Kamis (17/6/2021) kemarin.
Dalam kegiatan ini, dihadiri masing-masing satu orang perwakilan dari seluruh perwakilan Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Perwakilan Mahasiswa/Mahasiswi Universitas di Kaltim serta Tokoh Pelaku UMKM.
Dalam kegiatan KSP tidak hanya sekadar membahas pembangunan infrastruktur semata, melainkan segala aspek dan sosial di lingkungan masyarakat Kaltim.
Dalam tayangan video yang ditampilkan panitia pelaksana ini, Purnawirawan Jenderal TNI Dr H Moeldoko, S.I.P. selaku Kepala Staf Kepresidenan meminta maaf atas ketidakhadiran serta menegaskan yang mewakili KSP dan hadir dalam forum ini menjelaskan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019, KSP mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.
“Salah satu agenda prioritas yang sedang dikawal Kantor Staf Presiden adalah melaksanakan program KSP Mendengar sebagai upaya menjaring aspirasi masyarakat kepada pemerintah,” lanjutnya.
“Untuk itu, diharapkan teman-teman yang hadir jangan pernah ragu dan tidak percaya dengan adanya kegiatan ini, dan pastinya kami akan langsung memberikan laporan langsung ke presiden,” ucapnya.
Ia mengatakan seluruh anggota KSP yang hadir saat ini sudah terlatih dalam menghadapi berbagai persoalan.
Di tempat yang sama Juri Ardiantoro Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan mengatakan pemerintah membangun manusianya dengan mengakomodir masyarakat lokal, agar tidak terpinggirkan.
“IKN tetap mengakomodir kepentingan masyarakat lokal, selain itu juga menjadi transformasi pembangunan,” imbuhnya.
Namun, sebutnya perlu koordinasi serta sinkronisasi dengan K/L, dan harus ada komunikasi lebih lanjut, untuk memonitor permasalahannya.
“Masih perlu adanya pendalaman, dan data maupun fakta yang konkrit,” ucapnya.
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Wandy Tuturoong menambahkan pemindahan IKN adalah landasan kemajuan bangsa untuk menggeser orientasi pusat pertumbuhan, terutama untuk menjadi Indonesia sentris demi keadilan dan kesejahteraan.
“IKN yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, juga menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan seluruh Indonesia,” tuturnya.
Ia mengatakan dengan visi ‘kota dunia untuk semua’, IKN baru Indonesia terbangun dari infrastruktur dan konektivitas pintar.
“Harapannya menjadi kota paling berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, sekaligus simbol identitas nasional yang selaras dengan alam dan berbasis bhineka tunggal ika,” harapnya.
“Masyarakat Kaltim harus menjadi tenaga profesional bukan hanya menjadi pegawai negeri, tidak cuma balai latihan kerja,” ucapnya.
Pria yang akrab disapa Binyo ini mengatakan, pembangunan IKN hanya 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sisanya investasi.
“Sehingga dibutuhkan SDM yang kelas dunia, tidak hanya menjadi birokrat, untuk itu, perlu juga ada strategi besar dalam pembangunan masyarakat Kaltim,” katanya.
Namun katanya mengingat keterbatasan sumber daya, sehingga harus ada prioritas ditambah dengan inovasi dan kreativitas.
Persoalan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan IKN menjadi perhatian beberapa peserta KSP Mendengar.
Salah satunya Irswansyah dari Kerukunan Masyarakat Banjar di Kaltim (Pendamping masyarakat adat di Kaltim).
Hal yang sama diutarakan Roni Sikadarang, Pengurus FKPPI Kaltim yang mempertanyakan bagaimana kejelasan pembangunan IKN, terutama nasib SDM Kaltim.
“Apa yang sudah dilakukan pemerintah pusat untuk meningkatkan skill kami?” tanya Roni.
Begitu juga, Ketua Umum Gerakan Pemuda Asli Kalimantan Abraham menegaskan, dirinya mendukung proses percepatan pembangunan IKN.
“Tapi sebagian besar masyarakat Kamantan Timur masih bingung kepastiannya. Siapakah yang menjadi ketua Badan Otorita Ibukota. Masyarakat butuh kepastian,” ungkap Abraham.
Dia juga menyoroti infrastruktur masih banyak yang rusak. Jalan pemerintah pusat dan jalan pemerintah daerah banyak yang tumpang tindih. Abraham pun berharap, Presiden bisa memberikan mandat yang jelas dalam mengelola jalan.
Selain persoalan IKN, beberapa isu juga menjadi perhatian para peserta KSP Mendengar. Mulai dari rencana belajar tatap muka bagi anak sekolah, konflik agraria, isu pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu, KSP Mendengar di Samarinda juga dihadiri Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP Usep Setiawan.(AI)
Editor: doni
