PT MMP Penuhi Panggilan RDP DPRD Kaltim, Bahas Pengelolaan Participating Interest.

Direktur Utama PT. MMP Edy Kurniawan menjelaskan ke awak media, terkait Pengelolaan Participating Interest usai RDP dengan DPRD Kaltim Komisi II, Kamis (26/8/2021).

SAMARINDA,Swarakaltim.com – PT. Migas Mandiri Pratama (MMP) memenuhi panggilan Komisi II DPRD Kaltim di Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Kamis (26/08/2021) tadi pagi.

Dalam pemanggilan tersebut, Komisi II DPRD Kaltim membahas tentang berbagai macam hal yang harus dibenahi oleh PT. MMP.

Usai RDP ini, Dirut PT. MMP Edy Kurniawan menjelaskan kepada awak media, bahwa hasil RDP itu membahas tentang apa saja yang perlu dibenahi dan sekaligus meluruskan persoalan terkait pengelolaan participating interest (PI).

“Selama ini, beredar informasi yang kurang akurat menyebutkan PI merupakan pemberian dan seharusnya pemberian itu langsung dikelola kas daerah, sedangkan mekanismenya tidak seperti itu dan bukan hasil yang dikelola oleh pihaknya saja,” tegasnya.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang menjelaskan ke awak media, meminta PT MMP agar segera melakukan rekonsiliasi dengan BPK RI, Kamis (26/8/2021).

“Berdasarkan permen 37 tahun 2016, pp 35 tahun 2004 itu menyatakan PI itu penawaran, dan kalau kami berminat serta menghitung secara ekonomis boleh diambil. Kalau kami tidak menyatakan berminat maka akan diberikan ke BUMN yang lain,” ucapnya.

“Jadi, selama ini persepsi publik kurang tepat jika berpikir PT MMP tak melakukan usaha apapun, tapi sebaliknya, pihak PT MMP justru berjibaku untuk mendapatkan itu, sebab di dalam Permen tersebut, terdapat kewajiban bisnis,” tuturnya.

“Terkait dengan piutang, mohon maaf saya belum bisa membukanya, karena masih proses hukum di kejaksaan, dan kami punya target sendiri,” katanya.

“Untuk targetnya, masih mengukur kinerja PT MMP tak hanya di hulu alias mengelola blok, namun di hilir juga harus dibenahi, karena masih ada beberapa permasalahan,” ucapnya.

Untuk saat ini, di bawah kepemimpinannya PT. MMP mengalami pembenahan secara besar-besaran dan fokus terutama misal di Ibu Kota Negara (IKN).

“IKN itu nanti tidak lagi kami berlakukan 3 kilogram tabung gas di rumah-rumah, Itu pakai jaringan gas (jargas) dan Kami mau ambil peluang itu, Kemudian jargas SPBU di daerah penyangga IKN, itu yang gambaran yang bisa kami lakukan,” paparnya.

Selain itu, Edy juga menyebutkan bahwa pihaknya bersama Komisi II akan rutin melaksanakan rapat bulanan.

Ditempat terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang mengatakan bahwa pihaknya menghargai proses yang tengah berjalan di kejaksaan yang sudah mulai masuk tahapan proses hukum.

“Itu piutang yang lama dari modal APBD Rp 160 miliar dan ada piutang berapa sekian yang belum kembali dari 4 anak perusahaan,” imbuhnya.

“Terbaru, terdapat temuan dari BPK RI yakni laporan hasil pemeriksaan (LHP) 2020, ada sejumlah hal yang perlu diperjelas kembali, maka PT MMP agar segera melakukan rekonsiliasi dengan BPK RI sebab terjadi payung hukumnya yang berbeda, dan mereka menggunakan Permen Nomor 37 Tahun 2016,” terangnya.

“Karena Beliau direktur baru, maka kami tadi lebih fokus rencana bisnis beliau sebagai direktur baru PT MMP ini mau dibawa kemana,” ujarnya.

“Karena harapan kami, selain PI 10 persen juga bisnisnya apa yang bisa menambah pendapatan ke daerah,” pungkasnya. (AI)

Bagikan:

Related posts