Kepala BWS Kalimantan IV Sebut Perlu Sinergitas Guna Atasi Banjir Di Samarinda.

Foto : Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Harya Muldianto menjelaskan hasil pertemuan dengan pihak PUPR Kaltim, Pemkot Samarinda dengan pihak BWS Kalimantan IV terkait penanganan banjir di Samarinda, Kamis (26/8/2021) kemarin pagi.

SAMARINDA,Swarakaltim.com – Dalam menanggulangi banjir di Kota Samarinda, pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan Dinas PUPR Kaltim Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV telah duduk bersama guna membahas penanganan banjir serta rencana Pemkot Samarinda kedepan dalam menata alur sungai karang mumus beberapa waktu lalu.

Namun, hal ini masih tahap pertemuan awal dan akan duduk bersama lagi guna sinergitas serta mempertegas usulan dari pihak Pemkot Samarinda.

Saat di temui awak media, Kamis (26/8/2021) di ruang kerjanya, Kepala BWS Kalimantan IV Harya Muldianto menjelaskan bahwa saat ini masih seluruh pihak masih menelaah masterplan tersebut untuk mencari kesepahaman terkait dengan MoU.

“Sebelum melakukan MoU, kita mencari kesepahaman dulu, siapa berbuat apa dan kapan, dan kita akan tindak lanjuti secara detail untuk menyangkut teknis,” lanjutnya.

“Kami selalu mengecek masterplan banjir di Kota Samarinda setiap tahunnya dan dikarenakan ada kekhawatiran perubahan tata guna lahan ataupun perubahan kawasan,” ujarnya.

“Perubahan ini menyebabkan pihaknya masih proses untuk melihat dan menyesuaikan terus terhadap konsep masterplan yang sudah ada,” katanya.

“Dalam menelaah masterplan ini, kita juga melibatkan dan menerima masukan dari NGO, seperti forum peduli sungai sehingga bisa memantapkan masterplan tersebut,” ucapnya.

Saat disinggung mengenai pembuatan pintu air sekitar Jembatan 1 Jalan Gurami, Harya kembali menegaskan bahwa pembuatan pintu air bisa terealisasi apabila kriteria kesiapan telah siap.

“Kriteria kesiapan yang dimaksud ialah desain dan kesiapan lahan dan pada prinsipnya, secara teknis tidak ada masalah dalam pembuatan pintu air,” imbuhnya.

“Karena memang pintu air itu kita manfaatkan untuk mengakomodir kondisi banjir pasang surut, tapi itu salah satu solusi yang terakhir, dan yang sebetulnya di dalam konsep masterplan, apabila kita menata di hulu, hilir endingnya di pintu air,” paparnya.

Menurut Harya baik BWS Kalimantan IV, Pemkot Samarinda maupun Dinas PUPR Kaltim punya tugas dan peranan masing-masing.

“Kalau BWS punya peranan penurapan, Dinas PUPR Kaltim bagian normalisasi alur sungai, sedangkan peranan Pemkot Samarinda adalah dibagian wilayah tepi sungai yakni pembebasan kawasan hijau agar bersih dari pemukiman warga sehingga dapat tertata rapi,” pungkasnya. (Adv/AI)

Bagikan:

Related posts