SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersama DPRD Kota Samarinda menyepakati target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 berada di kisaran Rp1,3 triliun. Meski terdapat potensi kenaikan target pendapatan sekitar Rp96 miliar, Pemkot menegaskan tidak akan menaikkan tarif pajak rakyat demi mengejar angka tersebut.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyatakan bahwa peningkatkan penerimaan daerah wajib dilakukan tanpa mengorbankan kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Kebijakan perpajakan daerah dianjurkan tetap ramah dan menjaga stabilitas konsumsi warga.
“Selama daya beli masyarakat belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, maka seluruh beban-beban yang bisa berakibat kepada masyarakat akibat naiknya pendapatan kita harus hindari. Misalnya menaikkan PBB, nggak boleh. Karena kita harus melihat juga situasi daya beli masyarakat,” tegas Andi Harun.
Usulan penambahan target PAD dari DPRD Kota Samarinda disikapi Pemkot sebagai pelecut semangat kerja bagi seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemerintah daerah menyambut baik dorongan legislator tersebut untuk mengoptimalkan potensi penerimaan non-pajak.
Kendati demikian, Pemkot Samarinda tetap menyiapkan skema evaluasi berkala apabila dalam perjalanannya terdapat dinamika perekonomian yang memengaruhi realisasi penerimaan.
“Saya positif bersama Pak Wawali menyambut usulan itu. Artinya di balik usulan pertambahan kurang lebih 100 miliar itu ada keinginan DPRD agar pemerintah itu bekerja lebih giat lagi. Nanti kalau ada diperlukan koreksi, nanti di APBD Perubahan 2027,” tambahnya.
Guna menutup kebutuhan anggaran tanpa membebani warga, Pemkot Samarinda mengandalkan pergeseran struktur ekonomi daerah yang kini berfokus pada sektor jasa, perdagangan, dan konstruksi. Langkah ini dinilai memberikan ketahanan ekonomi jangka panjang ketimbang bergantung pada komoditas pertambangan.
Di sisi lain, tiga BUMD milik Pemkot Samarinda terus didorong agar makin sehat secara finansial sehingga mampu menyetor dividen ke kas daerah secara berkelanjutan.
“Sektor pendapatan kita tidak lagi dipengaruhi oleh tambang dan sumber daya alam, tapi sudah bergeser ke konstruksi, jasa, dan perdagangan. Hasilnya memang tidak instan, tapi menunjukkan usia ekonomi jangka panjang yang lebih stabil,” pungkas Wali Kota.(DHV)
