TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Antrean kendaraan di sejumlah SPBU dan melonjaknya harga bahan bakar minyak (BBM) di tingkat pengecer menjadi persoalan yang kembali disoroti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.
Kondisi tersebut disampaikan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, saat melakukan audiensi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Auditorium Cendrawasih, Kantor Pusat BPH Migas, Jakarta, Senin (28/9/2026).
“Masih berlanjutnya antrean panjang di SPBU menunjukkan masyarakat masih kesulitan mendapatkan BBM. Ketika pasokan di SPBU tidak mencukupi, masyarakat terpaksa mencari BBM melalui pengecer dengan harga yang jauh lebih tinggi. Situasi itu dinilai semakin membebani masyarakat yang membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari,” kata Petinggi di Bumi Batiwakkal itu.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari ketersediaan stok. Kecukupan kuota dan ketepatan distribusi juga harus dibenahi agar BBM tidak menumpuk di satu titik sementara masyarakat di wilayah lain tetap kesulitan mendapatkannya.
“Pemerintah daerah terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi harga BBM di tingkat pengecer sudah sangat tinggi. Kondisi seperti ini harus segera disikapi. Salah satu usaha kami lakukan dengan menyampaikan kondisi tersebut ke BPH Migas,” ujar Sri Juniarsih.
Luasnya wilayah Berau dan jauhnya jarak antarkecamatan turut membuat distribusi BBM menjadi tantangan tersendiri. Dengan 13 SPBU yang melayani kebutuhan masyarakat, keterlambatan pasokan dapat dengan cepat memicu antrean dan mendorong masyarakat beralih membeli dari pengecer.
“Pemkab Berau sebelumnya telah mengajukan tambahan kuota. Pada September 2025, pemerintah daerah mengusulkan JBT Solar sebanyak 37.141 kiloliter (KL) dan Pertalite sebesar 83.201 KL. Usulan kembali disampaikan kepada BPH Migas pada November 2025,” ungkap Beliau.
“Namun, setelah penetapan kuota nasional pada Februari 2026, alokasi yang diterima Berau sebesar 44.800 KL saja. Pemkab Berau menilai besaran tersebut perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat, jumlah kendaraan dan karakteristik wilayah,” tambah Bupati.
Sri Juniarsih menegaskan, persoalan antrean tidak otomatis selesai hanya dengan menambah kuota. BBM yang tersedia harus mampu tiba di SPBU secara tepat waktu dan tersebar sesuai kebutuhan.
“Kalau distribusinya tidak teratur, masyarakat tetap akan antre dan harga di luar SPBU bisa terus naik. Kami meminta BPH Migas memberi perhatian khusus terhadap pola penyaluran di Berau,” tegasnya.
Pemkab Berau juga siap memperkuat pengawasan bersama BPH Migas, Pertamina dan aparat penegak hukum untuk memastikan BBM yang masuk ke SPBU benar-benar sampai kepada masyarakat dan tidak menimbulkan celah yang memperparah kelangkaan maupun kenaikan harga.
Sementara itu, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, turut meminta BPH Migas memperketat pengawasan distribusi BBM di lapangan. “Saya menilai pengawasan penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat memengaruhi ketersediaan BBM bagi Masyarakat,” kata Dedy Okto.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas, Elman Salman Arief, mengatakan evaluasi dan pengajuan tambahan kuota JBT maupun JBKP secara nasional umumnya dilakukan menjelang akhir tahun. Untuk Pertalite, stok nasional disebut masih tersedia dan distribusinya akan dioptimalkan.
“Khusus Berau, BPH Migas akan berkoordinasi dengan Pertamina rayon Berau untuk memastikan pasokan dan distribusi berjalan lancar. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan antrean di SPBU sekaligus menjaga agar harga BBM yang diterima masyarakat tetap terjangkau,” papar Elman. (Bintang/Prokopim)
