SAMARINDA, Swarakaltim.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) Novita Bulan, bersama Anggota Komisi I mengunjungi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur untuk bersilaturahmi sekaligus membahas beberapa hal termasuk kebutuhan akses internet di daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal).
Novita menjelaskan saat ini di Kabupaten Mahulu sangat butuh sekali akses internet yang baik, terutama di era teknologi maju sekarang. Terlebih, guna kepentingan percepatan pelayanan publik dan kesehatan serta kepentingan pendidikan yang mengharuskan belajar secara daring pada saat pandemi.
“Tujuan kami berkunjung ingin saling tukar pemikiran untuk kebutuhan akses internet di wilayah kami (Mahulu). Mungkin ada program-program dari Provinsi yang bisa membantu keinginan tersebut. Pelayanan di kantor desa atau Puskesmas sangat penting kita berikan jaringan internet termasuk untuk anak-anak sekolah kita,” jelas Novita saat pertemuan di ruang kerja Kepala Diskominfo Kaltim, Kamis (7/4/2022) pekan tadi.
Novita mengungkapkan untuk daerah 3T di Mahulu saat ini banyak berhubungan ke BAKTI dan sudah ada 23 titik yang didata untuk pembangunan Tower. Namun, dirinya berharap bila ada program dari Provinsi pula seperti internet masuk desa, tentunya akan sangat membantu.
“Keluhan yang sering kita dengar dari daerah blankspot, mereka meminta dengan sangat bagaimana kita bisa diberikan akses internet. Banyak desa yang tidak ada sinyal apa-apa seperti terisolir. Padahal di zaman sekarang kita perlu teknologi internet. Susah sekali menghubungi keluarga, sanak saudara diluar Mahulu. Karenanya sebagai wakil rakyat, DPRD Mahulu terus berkomunikasi dengan Kominfo agar mendapat solusi,” ungkap Novita.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Diskominfo Provinsi Kaltim Muhammad Faisal menuturkan bahwa kewenangan telekomunikasi sejak dua tahun terakhir ditarik oleh pusat. Namun memang program besar Pemerintah sekarang yakni akan diluncurkan satelit Satria (Satelit Indonesia Raya) khusus untuk telekomunikasi.
“Dari pusat, untuk daerah 3T memang ditangani BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) tetapi juga sekarang mulai menangani non 3T. Saran saya terus komunikasikan ke BAKTI Kementerian Kominfo. Untuk membangun tower harus koordinasi dengan provider, sehingga sinyal akan nyambung,” sebutnya.
Upaya selama dua tahun terakhir, lanjut Faisal, bertemu dengan para provider. Cara-cara jangka pendek yang bisa dilakukan adalah membuat tower-tower kecil untuk penguat. Sambil menunggu pembangunan tower yang besar dan dapat mencakup lebih luas.
“Upayakan bertemu dengan para penyedia jasa internet untuk kolaborasi dengan Bumdes, atau Pemda bisa berkoordinasi dengan salah satu Provider, jika mau bangun tower di sana, nanti tanah dibantu Pemda misalnya. Tower kita carikan dana, Provider tinggal pasang BTS (Base Transceiver Station) aja pasti lebih ringan investasinya. Kalau tidak ada dana dari pusat dan provinsi maka kita bisa gandeng CSR perusahaan. Itu salah satu solusi yang baik,” beber Faisal memberikan solusi. (adv/cht/pt/kmf-kt/dho)