KI Pusat Gelar FGD Bahas IKIP di Kaltim

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) menjadi salah satu tolok ukur sejauh mana implementasi keterbukaan informasi di Indonesia. Tahun ini, survei IKIP akan kembali dilaksanakan.

Dari hasil survei IKIP tahun 2022 lalu, nilai IKIP nasional adalah sebesar 74,43. Meningkat 3,06 poin dari tahun 2021 sebesar 71,37. Sementara, di tingkat provinsi, tiga daerah tertinggi dalam survey IKIP diraih oleh Jawa Barat (Jabar) dengan nilai 81,93. Disusul Bali dengan nilai 80,99 dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan nilai IKIP 80,49. Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sendiri meraih nilai IKIP dengan nilai 77,61 pada 2022. Meningkat tipis 0,65 poin dari tahun 2021 sebesar 76,96.

Demikian terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) Keterbukaan Informasi Publik Daerah di 34 Provinsi yang kali ini berlangsung di Kaltim tepatnya di Hotel Haris Samarinda, Kamis (13/4/2023).

Komisi Informasi (KI) Pusat mengharapkan, ada peningkatan IKIP tahun ini bagi seluruh provinsi. Dengan peningkatan itu, artinya ada perbaikan implementasi keterbukaan informasi di daerah.

Komisioner KI Pusat, Rospita Vici Paulyn mengatakan, Indeks Keterbukaan Informasi Publik ini menjadi program prioritas dan tanggung jawab Komisi Informasi di tiap provinsi. Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) IKIP yang sudah dibentuk, bertanggung jawab mengumpulkan data dan fakta guna memotret keterbukaan informasi di Indonesia.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik, kata Vici menganalisa tiga aspek penting. Pertama, kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kedua, persepsi masyarakat pada UU KIP dan  hak informasi (right to know). Serta ketiga, kepatuhan badan publik dalam putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi.

“FGD ini penting sebagai catatan kami, untuk mendengar rekomendasi yang disampaikan dari informan ahli,” ujar Vici saat membuka FGD.

Vici juga mengapresiasi terhadap daerah yang tidak melakukan rekayasa pemberian nilai yang tinggi, termasuk Kaltim yang dilihatnya terjadi peningkatan indeks yang sedikit atau tipis, dimana diindikasikan dilakukan pemberian nilai oleh informan ahli secara objektif.

Vici mengemukakan di beberapa provinsi diduga ada merekayasa karena adanya kenaikan yang tinggi karena pemberian setinggi-tingginya dari informan ahli. “Banyak sekalia Informan Ahli memberi nilai 100, tapi faktanya tidak ada badan publik yang sempurna,” bebernya.

Dalam FGD tersebut, para peserta membahas 85 pertanyaan yang tertuang dalam Survei IKIP 2023 yang dipimpin oleh Tim Ahli Keterbukaan Informasi Publik, Desiana Samosir.

Sementara Ketua KI Kaltim Ramaon Dearnov Saragih menyebutkan tujuan dari FGD ini untuk memotret sejauhmana kualitas keterbukaan informasi di Provinsi Kaltim.

“Harapannya semakin hari semakin bagus kualitas keterbukaan informasi di provinsi Kaltim. Oleh karena itu melalui FGD ini diharapkan ada rekomendasi bagaimana kita kedepan memperbaiki apa-apa yang masih kurang,” kata mantan ketua KPU Samarinda ini.

Ramaon mengharapkan lewat FGD ini bisa menghasilkan hasil yang objektif sesuai kondisi dan fakta sebenarnya, sehingga hasilnya bisa menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan keterbukaan informasi di bumi etam Kaltim.

FGD dihadiri pula jajaran komisioner KI Kaltim, dan 5 Pokjada IKIP serta 9 informan ahli dari pemerintahan, akademisi, kelompok masyarakat, dan jurnalis.(adv-diskominfo kaltim/dho)

Bagikan:

Related posts