BALIKPAPAN,Swarakaltim.com – DPRD Kota Balikpapan meminta agar penggunaan sistem Build, Operate and Transfer (BOT) oleh Pemerintah Kota Balikpapan dikaji ulang. Karena banyak persoalan yang timbul dari pelaksanaan di lapangan. Mulai dari berkas aset, durasi sewa pihak ketiga hingga kontribusi terhadap pemasukan daerah.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman mengatakan hingga kini ada empat aset milik pemerintah daerah berupa pasar modern dan hotel yang dikelola pihak ketiga dengan sistem Build, Operate and Transfer (BOT). Di mana durasi kontrak tersebut cukup bervariasi dengan waktu terlama hingga 2036 mendatang.
Padahal BOT, lanjutnya, hanya berlaku perjanjian sekali saja kepada penyewa terkait durasi sewa yang panjang. Mulai dari 5 tahun, 15 tahun bahkan hingga 35 tahun. Hal itu berdasarkan kesepakatan dua pihak antara pemerintah dengan pihak swasta. Setelah berakhir maka aset itu kembali berada di bawah pengelolaan pemerintah.
“Ada beberapa aset milik Pemerintah Kota Balikpapan yang sudah habis BOT-nya. Tapi pihak penyewa belum ada perjanjian lanjutan. Seharusnya pemerintah bisa evaluasi atau cari penyewa baru. Terutama jika PAD-nya tidak maksimal,” ujarnya, Jumat (05/04).
Menurut Taufik, dari hasil pemantauan DPRD tercatat Plaza Kebun Sayur yang memiliki perjanjian BOT terpanjang dan berakhir pada tahun 2036. Padahal ruko-ruko di sekitar Kebun Sayur tersebut BOT-nya sudah sekian lama habis. Hal yang sama juga terjadi dengan kawasan Rapak Plaza yang juga sudah selesai.
“Yaitu, pemerintah tidak melakukan pengecekan kembali. Kan bisa kita lihat bagaimana kontribusi PAD-nya. Pemerintah harus tanyakan itu ke pihak pengelola. Kalau tidak bagus ya itu yang harus ditindaklanjuti semua,” tuturnya lagi.
Menurut Taufik, Komisi II selaku mitra sekaligus pengawas meminta pemerintah segera menindaklanjuti persoalan pengelolaan aset ini. Sebab mereka yang memiliki kewenangan terhadap perjanjian BOT bersama pihak swasta. Apalagi kota ini bakal menjadi penyangga utama IKN. Kondisi itu memerlukan pengelolaan aset yang maksimal dalam upaya mencapai target PAD.
“Serapan aset saat ini lumayan besar, cuma kami harus memiliki target. Yang mana target itu jangan terjadi pembiaran, di mana beberapa aset-aset punya Pemkot yang harusnya difungsikan untuk menghasilkan PAD,” tambahnya.(*/Pr)
