BLK Mendesak Harus Dibangun, DPRD Siap Mendukung Percepatan Realisasinya

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Berau selain merupakan salah satu program prioritas Bupati dan Wakil Bupati sekarang ini, terdesak perlu segera diwujudkan karena daerah harus bisa lahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki skill yang bagus, agar para perusahaan tidak menggunakan tenaga kerja luar untuk tenaga ahli.

Mengungkapkan hal itu Anggota DPRD Bumi Batiwakkal, Sakirman baru baru ini. “Oleh sebab itu mengapa pembangunan BLK ini menjadi salah satu poin Dewan sebut di rekomendasi DPRD atas LKPj Bupati Berau Tahun Anggaran (TA) 2023. Gaung pembangunan BLK telah lamaterdengar karena merupakan program prioritas Petinggi di daerah kita tercinta ini, namun sayang hingga saat ini gagasan itu belum ada kemajuan, kecuali infonya lahan yang dianggap prospek dijadikan lokasi telah definitif,” katanya.

Jika memang benar tambah beliau, besar harapan saat Pemerintah melalui OPD terkait akan membahas lebih lanjut libatkan DPRD guna percepatan terealisasinya BLK. Sekarang, kalau memang lokasi sudah ada, harap sejauh mana tahapan telah berjalan diinformasikan kepada DPRD biar ada acuan untuk mendorong ke tahap selanjutnya yakni pembangunan awal.

“Jadi, kalau memang lahan sudah siap kami akan coba giring di pembahasan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025 mendatang. Harapannya agar dapat porsi di murni tahun depan, sebagai langkah awal kita targetkan bahwa harus sudah ada progres ketahap lebih lanjut BLK tersebut,” imbuh Dewan dari Komisi II DPRD Kota Sanggam (julukan Kota Tanjung Redeb) itu.

Karena selama ini lanjutnya, dalam Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) meningkatkan SDM lokal untuk mengikuti pelatihan mekanik, pengelasan, operatort dan bidang lainnya dengan mengirim ke Samarinda dan Balikpapan. Sebab hanya di kedua Kota tersebut di Kalimantan Timur (Kaltim) ada BLK. Namun peluang untuk membina kuotanya sangat minim setiap tahunnya, mungkin hanya mampu 16-20 orang.

“Saya anggap daya serap kalau hanya sejumlah tersebut setahunnya, itu sangat minim. Artinya bagaimana bisa dalam jumlah lebih banyak yang diberi pelatihan dan cukup didalam daerah yakni dengan wujudkan pembangunan BLK secepatnya. Memang akan memerlukan anggaran besar di awal, tetapi kelanjutannya selain berdampak positif ke masyarakat, Pemerintah daerah tidak perlu anggarkan pelatihan keluar daerah lagi,” papar Wakil Rakyat asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. (Adv/Nht)

Loading

Bagikan: