TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Adanya kebijakan salah satu perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan batu bara di Kabupaten Berau dengan melakukan penguranga tenaga kerja atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawannya, harus menjadi atensi Pemerintah daerah (Pemda).
“Kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan, sehingga untuk mencari penanggulangan sikapi angka PHK, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemda melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat meningkatkan pelatihan tenaga kerja berdasarkan kompetensi pada sektor yang padat tenaga kerja,” pinta Wakil ketua II lembaga legeslatif Bumi Batiwakkal, Sumadi.
Langkah lain Dewan harapkan di upayakan Pemerintah Daerah lanjut beliau, meningkatkan pembinaan lembaga pelatihan swasta yang berkontribusi nyata dan mempermudah perizinan lembaga pelatihan swasta. Bahkan jika diperlukan pelatihan bersertifikat baik tingkat nasional maupun internasional dalam rangka Kabupaten Berau sebagai salah satu kabupaten penyangga Ibu Kota Negara (IKN) .
“Jadi kami mendorong semua pihak baik Pemerintah maupun swasta untuk dapat terlibat secara langsung dalam kegiatan job fair atau bursa kerja, serta pemberian konsultasi gratis dan terprogram kepada UMKM terkait produktivitas tenaga kerja. Karena dalam hal peluang kerja, OPD terkait pasti lebih memahami situasi dan kondisi perkembangan ekonomi di daerah, khususnya soal ketersediaan lapangan kerja,” tutur beliau lagi.
Makanya tambah Tokoh politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, DPRD mendorong Pemkab Berau juga gencar untuk membuat program prioritas, termasuk menarik investor dari sektor selain pertambangan beroperasi di Berau. Tujuannya supaya lapangan pekerjaan tetap tersedia dan perekonomian daerah tetap stabil.
“Kami meminta Pemerintah daerah selain aktif tarik investor juga rutin berkoordinasi kepada investor untuk membuka peluang kerja kepada masyarakat lokal. Ini untuk memastikan jumlah tenaga kerja daerah bisa terserap maksimal,” kata Sumadi. (Adv/Nht)
