SAMARINDA, Swarakaltim.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifatul Choiri Fauzi, mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk aktif berpartisipasi dalam mengimplementasikan tiga program prioritas nasional yang telah dicanangkan oleh kementeriannya.
Ketiga program tersebut, menurut Menteri Arifatul, dirancang untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak, serta meningkatkan kualitas hidup mereka melalui sinergi lintas sektor, mulai dari tingkat desa hingga pusat.
“Salah satu program utama kami adalah Ruang Bersama Indonesia. Ini adalah konsep desa ideal yang bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, bebas stunting, tidak ada ibu anemia, dan semua anak bisa sekolah,” ujar Menteri Arifatul di Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (10/5/2025).
Program Ruang Bersama Indonesia mengedepankan kolaborasi antara berbagai dinas terkait, lembaga masyarakat, dan pemerintah daerah.
“Yang paling penting adalah partisipasi aktif masyarakat di setiap lapisan,” tambahnya.
Selain itu, program kedua adalah penguatan layanan Call Center SAPA 129, yang menjadi saluran pengaduan bagi korban atau saksi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Kami saat ini sedang bekerja sama dengan BCA agar layanan SAPA 129 bisa menjangkau hingga ke kabupaten dan kota,” jelasnya.
Langkah ketiga yang ditekankan oleh Kementerian PPPA adalah penguatan data berbasis satu data dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang menjadi dasar perencanaan program di desa-desa Ruang Bersama Indonesia.
“Kami ingin program yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat di lokasi tersebut,” katanya.
Menteri Arifatul menyatakan optimismenya terhadap Kaltim, yang dinilai memiliki banyak desa dan kelurahan ramah anak dan perempuan. Ia berharap, dengan kolaborasi lintas sektor, wilayah ini bisa menjadi pionir pelaksanaan program-program prioritas tersebut.
“Kami mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, dari provinsi hingga desa dan kelurahan, untuk mengambil peran aktif. Pemerintah pusat tidak bisa berjalan sendiri,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa.
“Saya percaya dengan komitmen para pemimpin daerah dan partisipasi masyarakat, Kalimantan Timur bisa menjadi pelopor provinsi yang ramah perempuan dan peduli anak,” tutup Menteri Arifatul.(Dhv)
