TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com — Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Sutami menyoroti persoalan distribusi air bersih yang belum sepenuhnya dinikmati masyarakat di beberapa kawasan, salah satunya sebagaimana yang terjadi di Kampung Pilanjau, Sambaliung.
“Saya menyayangkan kondisi ini masih terjadi di era sekarang, padahal air bersih merupakan kebutuhan dasar seluruh umat manusia. Kemajuan teknologi sekarang, warga tidak seharusnya kembali seperti masa lalu, harus mengambil air dari sumur atau sungai. Layanan dasar semacam ini mestinya merata tanpa membuat masyarakat terbebani biaya,” kata Sutami.
Legislator Partai Gerakan Indoensia Raya (Gerindra) itu juga menekankan, penyediaan air bersih semestinya mengutamakan kepentingan publik daripada sekadar mengejar keuntungan semata. Apalagi, dirinya menerima laporan terkait indikasi kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan air bersih di kampung tersebut, yang sampai kini menimbulkan pertanyaan masyarakat.
Diketahui, aparat penegak hukum (APH) telah dua kali memanggil kepala kampung tersebut untuk memberikan klarifikasi, namun hingga kini belum ada penjelasan yang memadai.
“Kalau sudah dipanggil dua kali tetapi belum juga menyampaikan penjelasan rinci, tentu menimbulkan kecurigaan penyalahgunaan kewenangan atau setidaknya ketidaktransparanan,” ucapnya.
Sutami menambahkan, daerah yang dilaporkan itu sebenarnya memiliki potensi sumber air yang besar karena berada di kawasan mata air pegunungan. Ia menilai hal ini seharusnya menjadi keunggulan untuk pemerataan layanan air bersih, bukan menjadi persoalan yang berlarut-larut.
“Potensi air gunung di sana sangat besar. Tinggal bagaimana komitmen dan tata kelola yang baik agar masyarakat bisa menikmatinya secara adil,” lanjutnya.
Selain itu, Sutami juga mengajak masyarakat ikut berperan aktif menyampaikan keluhan atau laporan jika menemukan masalah serupa, agar fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan maksimal.
“Kalau ada laporan dari warga, pihak terkait harus segera menindaklanjuti dan menjelaskan secara terbuka. Jangan sampai muncul keresahan. Kami mendukung APH untuk menegakkan kejelasan data di lapangan,” imbuhnya sekaligus menjawab pertanyaan. (Adv/Nht/*)
