TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Langkah Dinas Perhubungan (Dishub) yang tengah mengupayakan pengembangan transportasi laut, jalur Kabupaten Berau menuju Sulawesi pulang pergi (PP) di nilai sangat positif, karena akan mempermudah mobilitas masyarakat. Mengungkapkan hal itu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bumi Batiwakkal, Dedy Okto Nooryanto, dalam obrolan singkat di lembaga legeslatif Jl Gatot Subroto, Tanjung Redeb, Selasa (31/3/2026).
“Namun saya menekankan bahwa aspek keselamatan dan kejelasan operasional harus menjadi prioritas, mengingat jarak tempuh perjalanan laut menuju wilayah tersebut berkisar 3 hingga 4 jam. Besar harapan kami wacana Dishub tidak berhenti pada tahap pembahasan atau pemberitaan media saja, tetapi serius direalisasikan dengan mengumpulkan para pengusaha transportasi untuk menyusun dukungan nyata di lapangan,” ungkap Ketua Dewan Berau itu.
“Kalau memang mau membantu masyarakat, jangan hanya umbar wacana. Dishub harus laksanakan dan undang semua pengusaha yang terkait. Kita ingin tahu siapa yang siap mendukung segera wujudkan transportasi jalur laut dengan tujuan Sulawesi itu,” tegas Wakil Rakyat asal Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut.
“Kalau pengusaha tidak mendukung, pemerintah harus turun tangan. Minimal ada bus seperti Damri yang bisa membantu masyarakat menuju pelabuhan. Jangan sampai program bagus hanya mandek karena tidak ada transportasi penunjang” ujarnya.
Dedi menegaskan bahwa kunci keberhasilan program Dishub bukan hanya kajian teknis, tetapi kemauan untuk mengeksekusi dan menggandeng pihak-pihak yang berkaitan. Ia berharap Dishub dapat bekerja lebih progresif agar manfaat konektivitas laut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
Masih menurutnya, sejauh ini perkembangan terakhir yang disampaikan Pemerintah daerah menunjukkan progres signifikan akan wacana itu. Bahkan, Bupati Berau baru melakukan pengecekan lapangan awal tahun, sementara Kepala Dishub Berau, Andi Marewangeng, melaporkan bahwa sejumlah kapal, termasuk Kapal Roro, sudah dalam proses penyesuaian dan dapat diperkirakan mulai beroperasi pada pertengahan tahun.
Meski begitu, Dedy Okto memperingatkan bahwa Dishub perlu menyiapkan rencana alternatif jika para pengusaha transportasi belum siap mendukung program tersebut. Dirinya mengusulkan agar Pemerintah daerah menyediakan armada bus layaknya pola subsidi Damri untuk melayani rute Tanjung Redeb hingga kawasan pelabuhan laut.
“Kalau pengusaha tidak mendukung, pemerintah harus turun tangan. Minimal ada bus seperti Damri yang bisa membantu masyarakat menuju pelabuhan. Jangan sampai program bagus hanya mandek karena tidak ada transportasi penunjang,” tutur Petinggi di lembaga legeslatif itu.
Beliau juga menegaskan bahwa kunci keberhasilan program Dishub bukan hanya kajian teknis, tetapi kemauan untuk mengeksekusi dan menggandeng pihak-pihak yang berkaitan. Ketua DPRD, Dedy Okto berharap Dishub dapat bekerja lebih progresif agar manfaat konektivitas laut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. (Adv/Nht/Bin)
